Dua Tahun Anies Baswedan, Eks Staf Ahok Sindir Soal Naturalisasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. pemilu.org

    Anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. pemilu.org

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Ima Mahdiah, menyorot program naturalisasi sungai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Setelah dua tahun menjabat Gubernur DKI, program Anies itu belum terlaksana.

    "Kalau saya lihat Pak Anies belum mengerjakan naturalisasi (sungai)," kata Ima saat ditemui di DPRD DKI, Selasa, 15 Oktober 2019.

    Menurut mantan staf Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi gubernur itu, semestinya Anies fokus pada program yang menjadi janjinya untuk naturalisasi sungai guna menghadapi musim hujan tahun ini dan tahun depan. "Sudah dua tahun kami pantau tidak ada naturalisasi, tapi malah buat Formula E, terus bikin jalanan sepeda," kata dia.

    Menurut Ima, semestinya Anies fokus untuk mengerjakan kebijakan yang bersifat mendasar seperti penanggulangan banjir dan kemacetan.

    Ia menilai Anies hanya mengerjakan program yang menaikan elektoralnya. "Gitu aja sih. Karena kami di sini orang politik juga harus perhatikan masyarakat, permasalahan yang paling fundamental," ujarnya.

    Populi Centre sebelumnya memaparkan survei terkait kepuasan publik dalam dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan. Mereka menilai secara umum kepuasan masyarakat terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu masih tinggi dengan mencapai angka 65,5 persen.

    Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai angka 69,8 persen. Penurunan tertinggi terjadi di kategori masyarakat yang merasa sangat puas dengan kinerja Anies Baswedan. Jika tahun lalu angkanya mencapai 10,9 persen, maka tahun ini hanya mencapai 7 persen.

    Dalam survei tersebut, Populi Centre melibatkan 600 responden yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling). Responden juga dibagi penyebarannya secara proporsional dan merata di 6 kabupaten dan kota administratif di DKI Jakarta. Adapun margin of error dalam survei ini adalah 4.00 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.