Dua Tahun Anies Baswedan, PSI Soroti Transparansi Anggaran DKI

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai ada kemunduran di dua tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terutama dalam pengelolaan anggaran.

    "Dua tahun ini salah satu PSI soroti adalah pengelolaan anggaran, ada langkah mundur menurut kami terkait transparansi anggaran," ujar Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad di DPRD DKI, Selasa, 15 Oktober 2019.

    Idris mengatakan hal tersebut terlihat dari belum dipublikasikannya rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020. Padahal, kata dia, draft tersebut tahun sebelumnya dipublikasikan.

    Menurut Idris, jika Anies memang berkomitmen terkait transparansi anggaran, seharusnya semua rancangan terkait anggaran dibuka dari pembahasan awal. Hal tersebut perlu untuk membangun partisipasi publik dalam mengawasi anggaran DKI.

    Selain itu, kata Idris, transparansi anggaran tersebut merupakan hal paling dasar dan berpengaruh dalam program-program serta kebijakan DKI. "Catatan kami soal transparansi ini karena ini dasar," ujarnya.

    Idris juga mencatat dua tahun pemerintahan Anies Baswedan adalah momen mengukur dampak dari program strategis untuk menentukan fokus Jakarta ke depannya. "Jangan hanya program bermanfaat ditahun itu saja, tapi juga dirasakan di tahun berikutnya," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.