Rumah DP 0 Rupiah Tak Dirasakan Manfaatnya, DPRD DKI Sarankan Ini

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembangunan hunian DP nol rupiah di Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis, 28 Maret 2019. TEMPO/M. Yusuf Manurung

    Pembangunan hunian DP nol rupiah di Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis, 28 Maret 2019. TEMPO/M. Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan menerapkan dua langkah untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap program rumah DP 0 rupiah. Berdasarkan survei Populi Center, program DP 0 rupiah dianggap paling tidak dirasakan manfaatnya.

    "Pertama DKI harus memacu pendapatan masyarakat agar menyesuaikan kriteria itu (DP nol rupiah)," kata Suhaimi di DPRD DKI, Selasa, 15 Oktober 2019.

    Sejauh ini, Suhaimi melihat penyediaan rumah murah program DP nol rupiah masih sulit terjangkau bagi warga miskin karena patokan gaji Rp 4-7 juta bagi pembelinya. "Apakah itu (standar gaji) mesti diturunkan," kata dia. "Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP nol rupiah."

    Suhaimi menuturkan pemerintah mesti membuat kriteria program rumah DP nol rupiah ini logis untuk dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, menurut dia, program penyediaan rumah murah ini sangat diminta warga ibu kota. "Langkah kedua pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan program ini di wilayah lain," ujarnya.

    Populi Center sebelumnya menggelar survei terkait tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja dan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berdasarkan hasil survei 2019, tingkat kepuasan responden sebesar 58,5 persen. Angka itu turun dari tahun sebelumnya sebesar 58,9 persen. Adapun responden yang sangat puas sebesar 7 persen. Angka itu juga turun dari tahun sebelumnya sebesar 10,9 persen.

    Survei itu, dilakukan Populi pada 9-18 September 2019 menggunakan kuesioner eksperimental dengan kaidah probability sampling di enam kabupaten/kota di DKI Jakarta dengan jumlah responden 600 orang, proporsi laki-laki dan perempuan sebanyak 50 persen, dengan margin of error kurang-lebih 4,00 persen.

    Berdasarkan survei itu pula, program DP 0 rupiah dianggap paling tidak dirasakan manfaatnya dan program yang paling dirasakan masyarakat adalah KJP Plus sebanyak 37 persen. "Program yang paling dirasakan manfaatnya itu 37 persen KJP Plus. Program yang paling tidak dirasakan manfaatnya, ini ada program DP nol rupiah sebesar 16,5 persen," kata peneliti dari Populi, Jefri Adriansyah, saat pemaparan hasil survei Populi di kantornya, Slipi, Jakarta Barat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.