Warga Keluhkan Program Rumah DP Nol Rupiah, Begini Saran DPRD DKI

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembangunan Tower A Rumah DP Nol Rupiah Klapa Village, Jakarta Timur, Kamis, 25 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    Pembangunan Tower A Rumah DP Nol Rupiah Klapa Village, Jakarta Timur, Kamis, 25 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Program rumah DP nol rupiah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata dinilai masyarakat tak memberikan manfaat. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi memberikan dua saran.

    Abdurrahman menyatakan masalah utama program prioritas Anies tersebut adalah penetapan standar pendapatan masyarakat sebesar Rp 4 juta hingga Rp 7 juta yang terlalu tinggi. Hal itu menyebabkan program rumah DP nol rupiah tak terjangkau bagi masyarakat kalangan bawah.

    Karena itu, dia menilai ada dua cara untuk membuat program ini tepat sasaran. "Apakah itu (standar gaji) mesti diturunkan atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP nol rupiah," kata anggota Fraksi PKS DKI di DPRD DKI, Selasa, 15 Oktober 2019.

    Suhaimi menuturkan pemerintah mesti membuat kriteria program rumah DP nol rupiah ini logis untuk dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, menurut Suhaimi, program penyediaan rumah murah ini sebenarnya sangat diminati warga ibu kota.

    "Langkah kedua pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan program ini di wilayah lain," ujarnya.

    Sorotan terhadap program rumah DP nol rupiah muncul setelah Populi Center mempublikasikan hasil survei terbarunya. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa 16,5 persen masyarakat menyebut program tersebut tak dirasakan manfaatnya. Padahal, program tersebut merupakan salah satu program andalan Anies Baswedan ketika menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.