Disebut Anies Baswedan Giring Opini, PSI : Gubernur Anggap Receh

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - PSI DKI menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebutkan adanya penggiringan opini terkait masalah keterbukaan anggaran. Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menyayangkan tanggapan Anies yang menurut dia seperti menyepelekan masalah ini.

    "Apakah bila PSI berbicara fakta transparansi anggaran, Gubernur menganggap ini hal yang receh?" tanya Ernest melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 15 Oktober 2019.

    Sebelumnya PSI DKI mengkritik keterbukaan anggaran pemerintahan Anies Baswedan. Pasalnya, hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta membuka dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 kepada publik.

    PSI DKI menyatkaan telah melayangkan surat resmi sejak 9 Agustus lalu namun tak mendapatkan tanggapan apa pun dari Pemprov DKI Jakarta. Protes PSI itu dianggap Anies sebagai penggiringan opini.

    "Itu sih membangun (opini) saja dibilang nggak transparan. Udahlah itu penggiringan opini yang nggak sehat, jadi sudahlah. Cukup ya," ujar Anies Senin kemarin.

    Rian berharap Anies membuka dokumen KUA-PPAS ke publik, ketimbang melontarkan isu penggiringan opini terhadap permintaan PSI. Sebab, tenggat waktu pembahasan sudah tinggal enam minggu saja.

    "Lawan korupsi adalah keterbukaan. Semoga Gubernur DKI mau berbenah."

    Menurut dia, para anggota DPRD DKI  saat ini masih buta soal anggaran yang akan diajukan Anies untuk  tahun 2020. Begitu juga publik yang belum mengetahui kegunaan anggaran yang berjumlah sekitar Rp 95,99 triliun itu untuk pembangunan DKI Jakarta tahun depan.

    "Mau sampai kapan Gubernur tutupi ini semua? PSI berharap agar situs apbd.jakarta.go.id jangan sampai hanya jadi pajangan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.