TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan masyarakat Jakarta menyambut antusias program rumah DP 0 rupiah yang saat ini berjumlah 780 unit di Klapa Village, Jakarta Timur. Klaim Anies itu didasarkan pada jumlah pendaftar program tersebut yang mencapai 2.359 orang.
"Dalam jangka panjang, program ini membereskan ketimpangan yang ada di DKI Jakarta ini,” kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 15 Oktober 2019.
Namun, klaim Anies soal masyarakat yang menyambut antusias program rumah DP nol rupiah itu berbanding terbalik dengan hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center. Menurut survei lembaga itu, mayoritas responden justru merasa tak puas dengan program rumah tanpa uang muka tersebut.
Responden dalam survei menyatakan ketidakpuasannya karena program hanya diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 4-7 juta per bulan dan cicilan rumah Rp 2 juta.
"Ketika masyarakat Jakarta ditanya mengenai kebijakan DP Rumah 0 Rupiah, masyarakat yang menjawab puas dengan 37,8 persen, sedangkan masyarakat yang menjawab tidak puas sebesar 43,2 persen, dan masyarakat yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab sebesar 19,0 persen," ujar Deputi Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona saat membacakan hasil survei di Slipi, Jakarta Barat, Senin, 14 Oktober 2019.
Dalam indikator lain, masyarakat Jakarta bahkan menyatakan rumah DP nol rupiah sebagai program Pemprov DKI nomor dua yang paling tidak bermanfaat. Pernyataan itu keluar saat surveyor menanyakan pertanyaan terbuka kepada responden soal program paling minim manfaatnya dan 16,5 persen menjawab rumah DP nol rupiah.
Afri menjelaskan pihaknya melakukan survei terhadap kinerja Anies Baswedan itu pada 9 - 18 September 2019 dengan melibatkan 600 responden. Pemilihan responden itu dilakukan secara tersebar secara proporsional dan merata di 6 kabupaten dan kota administratif di DKI Jakarta. Adapun margin of error dalam survei ini adalah 4.00 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
