Tolak Transparansi Anggaran 2020, Anies Bicara Ekonomi Dunia

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. Dalam konferensi pers tersebut, ia menyampaikan hasil kerja selama 2 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. Dalam konferensi pers tersebut, ia menyampaikan hasil kerja selama 2 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikukuh tak akan mengunggah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 untuk publik. Plafon anggaran yang menjadi rancangan awal APBD 2020 senilai lebih dari Rp95 triliun itu telah disusunnya dan telah diserahkan ke DPRD DKI sejak Juli lalu untuk dibahas. 

    "Karena yang ada sekarang baru draf KUA-PPAS. Kalau itu sudah (dibahas bersama DPRD) baru nanti kami sama-sama umumkan," katanya saat konferensi pers dua tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur Jakarta di Balai Kota DKI, Selasa 15 Oktober 2019.

    Selain menunggu dari DPRD, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi ini juga berdalih pemerintah masih harus mengulas kembali rancangan plafon anggaran 2020. Review, kata dia, dilakukan dengan mempertimbangkan secara lebih akurat potensi kontraksi perekonomian tahun depan.

    Pemerintah DKI, kata Anies, juga harus menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi guncangan ekonomi dunia. Terkait upaya ini adalah mengubah nama Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta menjadi Badan Penerimaan Daerah.

    Badan itu diproyeksi melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dari penerima pajak. Sedang terhadap dunia usaha dijanjikan berbagai kemudahan. "Tujuannya agar investasi dan kegiatan usaha bisa bergerak baik di Jakarta," ucapnya.

    Seperti diketahui, keengganan mengunggah KUA-PPAS 2020 menjadikan Anies dipertanyakan komitmennya akan transparansi anggaran. Satu yang menyorotnya dengan tajam adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang kini menjadi fraksi di DPRD DKI.

    PSI telah mengirim surat resmi sejak 9 Agustus lalu, meminta pemerintah provinsi DKI membuka dokumen cikal bakal APBD tersebut. "Lawan korupsi adalah keterbukaan. Semoga Gubernur DKI mau berbenah," kata Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest.

    Rian berharap Anies membuka dokumen KUA-PPAS ke publik, ketimbang melontarkan isu penggiringan opini terharap desakan PSI untuk transparansi tersebut. Menurut dia, anggota DPRD DKI terpilih yang baru dilantik masih buta anggaran 2020.

    Begitu juga publik yang belum mengetahui anggaran Rp95,99 triliun itu untuk pembangunan tahun depan. "Mau sampai kapan gubernur tutupi ini semua? PSI berharap agar situs apbd.jakarta.go.id jangan sampai hanya jadi pajangan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.