Antisipasi Demonstrasi di DPR, Berikut Rekayasa Lalu Lintasnya

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Polisi Lalu Lintas beraktivitas di Jalan Gatot Subroto yang ditutup, di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengalihkan arus lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen Senayan saat berlangsungnya pelantilkan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019-2024. ANTARA

    Sejumlah Polisi Lalu Lintas beraktivitas di Jalan Gatot Subroto yang ditutup, di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengalihkan arus lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen Senayan saat berlangsungnya pelantilkan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019-2024. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas di depan Gedung DPR untuk mengantisipasi adanya demonstrasi hari ini.

    Akun resmi TMC Polda Metro Jaya pada Kamis, 17 Oktober 2019 menginformasikan bahwa rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional dan telah berlaku sejak Rabu, 16 Oktober lalu pukul 23.30 WIB.

    Berikut adalah rekayasa lalu lintasnya:

    - Arus lalu lintas dari JCC Senayan menuju Slipi diarahkan ke Lapangan Tembak Senayan

    - Arus lalu lintas dari Lapangan Tembak menuju Slipi diarahkan naik layang Farmasi arah Ladokgi atau Jalan Bendungan Hilir

    - Arus lalu lintas dari Palmerah arah Lapangan Tembak dialihkan menuju Pejompongan

    - Arus lalu lintas pintu keluar tol depan DPR dialihkan menuju pintu keluar tol Slipi Jaya

    Hari ini rencananya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek - Banten menggelar unjuk rasa bertajuk #TuntaskanReformasi mulai siang hari pukul 13.00. "Iya benar ada aksi itu," ujar Ghozi Basyir, Koordinator media BEM SI saat dikonfirmasi, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Menurut Ghozi, jumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Jabodetabek - Banten mencapai 2 ribu orang. Demonstrasi itu bertujuan mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna membatalkan perubahan UU KPK. Revisi UU KPK sendiri bakal berlaku hari ini. "Kita tidak ada unsur-unsur segala macam atau menghentikan pelantikan," ujar Ghozi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.