Pasca Demo di DPR, Dema UIN Jakarta: Banyak yang Ingin Gembosi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buruh serta polisi bernyanyi bersama di sela-sela demo buruh di DPR RI, Jakarta, Rabu, 02 Oktober 2019. TEMPO/ Meidyana Aditama Winata

    Buruh serta polisi bernyanyi bersama di sela-sela demo buruh di DPR RI, Jakarta, Rabu, 02 Oktober 2019. TEMPO/ Meidyana Aditama Winata

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Ketua Dewan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Sultan Rifandi mengaku banyak cara yang dilakukan untuk menggembosi dirinya usai digelarnya demonstrasi mahasiswa atau demo di DPR sejak 23 September lalu.

    "Secara pribadi dan mungkin secara umum mahasiswa merasa upaya penggembosan itu ada dan memang nyata," kata Sultan kepada wartawan di sela-sela acara Tangsel Memanggil, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Sultan mengatakan ia juga merasakan secara pribadi upaya-upaya penggembosan. Namun, menurut dia, kekhawatiran dirinya dan Dema UIN soal penggembosan itu luntur karena semangat perjuangan rekan-rekannya.

    "Kekhawatiran saya dan di Dema terkondisikan dengan semangat kawan- kawan mahasiswa yang terus ikut berjuang dan pada akhirnya kekhawatiran itu ditimbun oleh semangat dan keberanian mahasiswa lainnya," kata Sultan.

    Upaya penggembosan itu, kata Sultan, berupa ancaman, tawaran yang menggirukan, uang dan godaan lainnya. "Ditawari uang banyak, banyak lah. Saya katakan idelisme tidak akan mungkin bisa terbeli dan mental memperjuangkan keberanan tidak akan pernah bisa tergadaikan," ujarnya.

    Mengenai trauma pasca demo di DPR ricuh pada 23 September lalu, Sultan mengaku memang ada dan membuat eskalasi gerakan menurun. "Trauma dan ketakutan itu pasti ada, tapi nanti kita atur kembali strateginya serapih mungkin untuk tidak lagi terjadi korban dan kerusuhan seperti kemarin," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.