UPC: Usulan Penataan Kampung Harusnya Dimasukkan ke Revisi RDTR

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara lokasi pembakaran ikan di Muara Angke, Jakarta, 17 Juli 2016. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan sudah memiliki konsep dan rancangan gambar penataan kawasan Kampung Baru, Muara Angke, Jakarta. TEMPO/Subekti.

    Foto udara lokasi pembakaran ikan di Muara Angke, Jakarta, 17 Juli 2016. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan sudah memiliki konsep dan rancangan gambar penataan kawasan Kampung Baru, Muara Angke, Jakarta. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC), Gugun Muhammad, mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang tidak memasukan poin penataan kampung kumuh dalam revisi Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR ibu kota.

    "Harusnya usulan penataan kampung diajukan tahun ini. Ternyata yang diajukan pemprov DKI ke DPRD baru yang proyek strategis nasional," kata Gugun saat dihubungi, Rabu, 16 Oktober 2019. "Usulan penataan kampung dianggap tidak strategis."

    Gugun menjelaskan perda RDTR memang sudah bisa direvisi setelah lima tahun berlaku sejak 2014. Namun, pemerintah tidak langsung memasukan poin penataan perkampungan tahun ini dan mengundurnya tahun depan.

    Menurut Gugun, kebijakan pemerintah tersebut memperlambat janji 21 kampung yang telah tertuang dalam Communication Action Plan (CAP). Dari 21 kampung yang ditata, 20 di antaranya merupakan kawasan permukiman ilegal.

    CAP merupakan perencanaan konsep penataan tahap pertama dari program penataan kampung. Tahap selanjutnya adalah collaborative implementation program (CIP) serta program monitoring dan evaluasi. "Karena poin penataan kampung diundur, itu juga menghambat CIP," kata Gugun.

    Menurut Gugun, semestinya pemprov DKI sudah menempatkan usulan penataan kampung bersama dengan program strategis nasional, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, MRT dan lainnya.

    Bahkan, pembangunan program strategis nasional tersebut telah dibangun sebelum adanya revisi Perda RDTR dan Rencana Tata Ruang Wilayah. "Sedangkan penataan kampung harus ada perubahan perda tata ruang dulu. Ini kan tidak adil," kata Gugun.

    Menurut Gugun, kepentingan rakyat miskin masih belum diprioritaskan karena alasan tata ruang. Sedangkan, proyek besar pemerintah bisa menabrak aturan tanpa penyesuaian tata ruang. "Jawaban pemprov di tahun depan. Dan akan diakomodir Dinas Citata (usulan penataan kampung di revisi RDTR)," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.