Polisi Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepolisian mulai menutup jalan menuju kawasan Istana Merdeka dengan membentangkan pagar kawat berduri menjelang demo mahasiswa di Jalan Merdeka Barat, Kamis 17 Oktober 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

    Kepolisian mulai menutup jalan menuju kawasan Istana Merdeka dengan membentangkan pagar kawat berduri menjelang demo mahasiswa di Jalan Merdeka Barat, Kamis 17 Oktober 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Istana Negara. Sejumlah ruas jalan ditutup dengan security barrier atau kawat berduri berkaitan dengan rencana demo BEM SI. Sebanyak 195 personel lalu lintas diterjunkan untuk rekayasa ini.

    "Untuk pengamanan massa unjuk rasa dan pengguna jalan lain," ujar Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar M Nasir melalui pesan singkat, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Berikut rekayasa lalu lintas sekitar Istana Negara:

    - Jalan Medan Merdeka Barat dari selatan dan utara ditutup dan diarahkan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan atau belok kanan ke Jalan Medan Merdeka Selatan atau putar balik

    - Jalan Majapahit ditutup diarahkan ke kiri ke Jalan Hayam Wuruk atau Jalan Suryopranoto dari Jalan Veteran. Dari Jalan Suryopranoto dan Jalan Hayamwuruk belok kiri atau lurus ke Jalan Juanda

    - Jalan Medan Merdeka Utara ditutup diluruskan ke Jalan Perwira

    - Jalan Veteran 1,2 dan 3 dututup diluruskan ke Jalan Veteran terus ke Jalan Suryopranoto atau Jalan Hayamwuruk dan Jalan juanda

    Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten berencana akan menggelar unjuk rasa bertajuk #TuntaskanReformasi di Istana Negara siang ini.

    Koordinator Media BEM SI Ghozi Basyir mengatakan, 2 ribu mahasiswa dalam aliansi akan terlibat demonstrasi. Mereka mengusung tuntutan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna membatalkan perubahan atas UU KPK. "Kita tidak ada unsur-unsur segala macam atau menghentikan pelantikan," ujar Ghozi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.