Pelantikan Presiden, Polisi Pantau Objek Wisata dan Pusat Belanja

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengendara sepeda motor melintas di dekat gedung DPR RI di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan penutupan sejumlah ruas jalan menuju kawasan Gedung DPR RI menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Pengendara sepeda motor melintas di dekat gedung DPR RI di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan penutupan sejumlah ruas jalan menuju kawasan Gedung DPR RI menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur akan menyiagakan sebanyak 900 personel gabungan di wilayahnya saat saat berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Ahad, 20 Oktober 2019.

    "Personel gabungan ini berasal dari Polrestro Jakarta Timur, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Damkar," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Timur Ajun Komisaris Besar Hery Purnomo, Kamis, 17 Oktober 2019.

    Menurut Hery, personel gabungan akan mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jakarta Timur dan sebagian wilayah Depok, Jawa Barat. "Kita cover Jakarta dan Depok," kata dia.

    Hery mengatakan personel itu akan disebar di sejumlah objek vital, seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan, instansi pemerintahan, jalan protokol dan titik keramaian masyarakat lainnya.

    Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi masyarakat saat akhir pekan juga menjadi titik pengamanan saat pelantikan presiden. "Kita juga peroleh bantuan personel dari Polda Metro Jaya. Kalau dari Polrestro Jaktim sekitar 600 personel dari total kekuatan sekitar 1.000 personel," kata Hery.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.