BEM Nusantara Tak Serukan Demo Pelantikan Presiden, Kenapa?

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa memberikan bunga kepada TNI Marinir dan Polisi yang berjaga di dekat flyover Senayan pada demonstrasi di DPR, Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Mahasiswa memberikan bunga kepada TNI Marinir dan Polisi yang berjaga di dekat flyover Senayan pada demonstrasi di DPR, Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara hingga saat ini tidak mengeluarkan seruan demonstrasi menjelang pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019. Sebaliknya, BEM justru menyerukan terciptanya situasi kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden. 

    Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana mengatakan demonstrasi rentan disusupi hingga memunculkan stigma upaya penggagalan pelantikan presiden.

    "BEM Nusantara belum ada mengeluarkan seruan aksi demonstrasi supaya kami tidak disebut memiliki isu menggagalkan pelantikan presiden," kata Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana, di Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.

    Mengenai UU KPK, Hengky menyampaikan tak sepenuhnya menolak keberadaan beleid tersebut, namun ada poin-poin yang harus diperbaiki. BEM Nusantara akan menempuh tiga langkah dengan mengutamakan dialog terkait UU KPK.

    "Ada tiga langkah. Pertama, kami ingin berdialog dengan presiden, memberikan pertimbangan kenapa harus ada Perpu. Yang kedua, legislative review, kami ingin berdialog dengan Ketua DPR, poin-poin apa yang harus diperbaiki di UU KPK itu. Yang ketiga melalui Judicial Review di MK," katanya.

    Untuk mencapai tiga poin itu, BEM Nusantara akan menggelar konsolidasi nasional di Bandung Jawa Barat. Seluruh perwakilan kampus maupun universitas dari setiap provinsi diiimbau untuk hadir membahas perihal Perpu dan judicial review (JR) UU KPK.

    "Pada tanggal 19-20 Oktober ini kami melakukan konsolidasi nasional dengan seluruh perwakilan provinsi untuk membahas Perpu, legislative review (LR) dan jalur JR. Kami akan membulatkan suara di Bandung nanti, kami harapkan bisa bertemu Ketua DPR dan presiden pasca-konsolidasi," ucap Hengky.

    Hingga konsolidasi itu, Hengky mengimbau BEM Nusantara agar menjaga kondusivitas dan keamanan negara. "Jangan sampai ada bahasa penggagalan pelantikan presiden, itu sama saja dengan mengkhianati proses demokrasi yang sudah dilalui beberapa waktu lalu," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.