DKI Akan Mulai Terapkan ERP Tahun Depan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang Electronic Road Pricing (ERP) saat uji coba di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 November 2018.Kementerian Perhubungan berencana memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar guna mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum atau publik. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang Electronic Road Pricing (ERP) saat uji coba di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 November 2018.Kementerian Perhubungan berencana memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar guna mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum atau publik. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengimplementasikan skema jalan berbayar atau Electronic Road Pricing alias ERP mulai 2020.

    "Perlu dipahami kebijakan ganjil genap merupakan kebijakan antara, tahun depan kita masuk ERP," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI, Jumat, 18 Oktober 2019.

    Menurut Syafrin, saat ini kebijakan ganjil genap sudah mengurangi tingkat kemacetan hampir 30 persen. Namun, kata dia, sistem jalan berbayar akan lebih efektif untuk mengurangi kemacetan di ibu kota.

    "Karena itu, bagi yang berpikir untuk membeli dua mobil akibat ganjil genap harus dipikirkan kembali karena tahun depan economic skill-nya itu sangat tinggi," kata Syafrin.

    Proyek ERP sebenarnya sudah diinisiasi sejak zaman Gubernur Joko Widodo. Namun pelaksanaannya terus tertunda karena pemasalahan tender.

    Sistem ini pernah diujicobakan di Jalan Medan Merdeka Barat selama 20 hari pada 2018. Namun pada September 2019, Kejaksaan Agung meminta proyek jalan berbayar ini harus mengulang proses tender.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan nantinya konsep jalan berbayar atau ERP akan disebut dengan istilah congestion tax. Congestion tax atau pajak kemacetan turut disebut Anies dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Anies meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyiapkan congestion tax untuk menghasilkan kualitas udara yang lebih baik di Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.