Polisi Waspadai Judi dan Politik Uang di Pilkades Tangerang

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengambil kertas Barcode seusai memilih calon kepala desa pada simulasi Pilkades berbasis elektronik atau e-voting di Kantor Desa Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, 29 Juni 2019. Setelah tombol foto calon dipilih kemudian keluar kertas barcode yang kemudian dilipat dan dimasukan ke kotak suara. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

    Warga mengambil kertas Barcode seusai memilih calon kepala desa pada simulasi Pilkades berbasis elektronik atau e-voting di Kantor Desa Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, 29 Juni 2019. Setelah tombol foto calon dipilih kemudian keluar kertas barcode yang kemudian dilipat dan dimasukan ke kotak suara. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

    TEMPO.CO,Tangerang - Kepolisian Resort Kota Tangerang mewaspadai praktek judi dan politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 153 desa di Kabupaten Tangerang yang akan digelar 1 Desember mendatang. Praktek tersebut memang kerap terjadi saat digelarnya pesta demokrasi rakyat di tingkat bawah tersebut.

    "Praktek judi dan politik uang adalah beberapa hal yang patut diwaspadai dalam Pilkades serentak ini," ujar Pelaksana tugas Kapolres kota Tangerang Ajun Komisaris Besar Komarudin kepada Tempo, Senin 21 Oktober 2019.

    Untuk mengantisipasi terjadi dua praktek terlarang itu, Komarudin mengatakan telah menyebar petugas, melibatkan tokoh pemuda dan masyarakat tiap desa untuk mengawasi dan melaporkan jika ditemukan adanya indikasi judi dan politik uang dalam proses Pilkades serentak.

    "Kami sebarkan kekuatan penuh, tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk menyerap informasi," kata Komarudin.

    Komarudin tidak menampik kasus perjudian dan politik uang kerap ditemukan dalam Pilkades serentak sebelumnya. Namun, untuk saat ini indikasi tersebut belum ditemukan.

    Menurut Komarudin, pesta demokrasi tingkat desa ini tidak boleh diganggu oleh campurtangan pihak luar yang mencoba mencari keuntungan seperti memprovokasi warga dalam memilih dengan hasutan dan ajakan money politik.

    "Seluruh masyarakat desa kami imbau jangan sampai ada orang luar ada yang menganggu. Kami terus awasi dan menutup celah itu."

    Komarudin memberi peringatan kepada para calon kades untuk hati hati dan tidak melakukan politik uang baik dengan memberikan uang, barang atau pun mengiming imingi sesuatu.

    "Saya pastikan semua calon diawasi petugas. Jika ditemukan tidak ada ampun, kami tindak tegas, bisa langsung dipidana," kata Komarudin.

    Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang akan digelar di 153 desa di Kabupaten Tangerang pada 1 Desember 2019 mendatang diikuti oleh 594 calon. Dari 153 desa tersebut, 92 desa masuk wilayah hukum Polres Kota Tangerang yang menginduk ke Polda Banten sementara 61 desa masuk wilayah hukum Polres Metro Tangerang yang berinduk ke Polda Metro Jaya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.