TEMPO.CO, Tangerang - Kepolisian Resor Kota Tangerang mengerahkan kekuatan penuh dalam mengamankan proses Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak Kabupaten Tangerang.
"2.376 personel kami terjunkan untuk pengamanan dari tahap penetapan calon, kampanye hingga pencoblosan," kata Pelaksana tugas Kepala Polres Kota Tangerang Ajun Komisaris Besar Komarudin kepada Tempo, Selasa, 22 Oktober 2019.
Sebanyak dua ribu lebih personil itu, kata Komarudin, baru dari Polri saja. Pengamanan juga akan melibatkan personil TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang.
Komarudin menjelaskan pola pengamanan yang diterapkan adalah dengan menempatkan lebih banyak personil di titik-titik rawan bentrokan dan gesekan. Polisi telah menetapkan ada 15 desa yang dianggap paling rawan. "Untuk desa rawan kami terjunkan 30-40 personil," ujarnya.
Polres Kota Tangerang juga melakukan safari keliling ke kecamatan-kecamatan yang desanya menggelar Pilkades. "Patroli terjadwal juga kami lakukan dengan melibatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan Babinsa," kata Komarudin.
Selain itu, kata Komarudin, diterjukan Satuan Pencegahan dan Penegakan Hukum untuk mengantisipasi adanya pelanggaran seperti politik uang dan praktek judi.
Polisi mewaspdai sejumlah hal dalam pilkades serentak ini seperti pengaruh pihak luar yang mencoba menganggu jalannya pesta demokrasi desa ini. "Pihak yang mencari keuntungan, menghasut memprovokasi," kata Komarudin. Politik uang dan praktek perjudian juga menjadi fokus petugas.
Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang Bambang Mardi mengatakan untuk pengamanan Pilkades serentak, Satpol PP fokus pada pengamanan Kantor Bupati Tangerang, DPRD Kabupaten Tangerang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Tigaraksa. " Untuk pengamanan wilayah kami serahkan ke TNI/Polri," kata dia.
Menurut Bambang, pengamanan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang lebih kepada antisipasi demonstrasi massa pendukung bakal calon kades yang terus berdatangan pasca penetapan calon kades.
