Pembahasan Wagub DKI Mandek, Pengamat: Lobi Politik Mentok

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat panitia khusus  Wagub DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Suasana rapat panitia khusus Wagub DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan pembahasan wakil gubernur atau wagub DKI Jakarta mandek. Salah satu penyebabnya, menurut dia, lantaran lobi politik di DPRD DKI jalan di tempat.

    "Problemnya dua nama yang diusulkan PKS itu mentok dan tak diterima di DPRD. Itu artinya ada lobi-lobi politik yang mentok," kata Adi saat dihubungi Tempo, Selasa, 22 Oktober 2019.

    Adi menanggapi masuknya Partai Gerindra dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pada Senin, 21 Oktober 2019, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

    Keputusan ini, Adi mengatakan tak berdampak pada pemilihan wagub DKI. Sebab, Gerindra telah memberikan jatah kursi DKI 2 itu untuk kader PKS.

    "Tak berdampak apapun karena secara politik kursi wagub sudah diserahkan ke PKS," kata Adi.

    Namun, Pengamat politik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan PKS terkesan berjuang sendirian untuk meloloskan dua calonnya. "Padahal mereka adalah sekutu utama saat Pilkada (DKI 2017)," kata dia.

    Hingga kini, kursi wagub DKI masih kosong. Dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Gerindra, telah mencalonkan dua nama, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Bola pemilihan ada di tangan DPRD DKI. Akan tetapi, rapat paripurna (rapur) pemilihan wagub tak kunjung digelar bahkan sampai anggota dewan periode baru.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.