Pro dan Kontra Sopir Ojek Online Nadiem Makarim Jadi Menteri

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan pengemudi ojek dan taksi online dari Gojek, Grab, dan Bluebird berkumpul dalam acara Silaturrahmi Nasional bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Hall A Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Januari 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Ribuan pengemudi ojek dan taksi online dari Gojek, Grab, dan Bluebird berkumpul dalam acara Silaturrahmi Nasional bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Hall A Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Januari 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Nadiem Makarim memilih menjadi Menteri dan meninggalkan Go-Jek disambut pro dan kontra sejumlah pengemudi mitra startup decacorn Indonesia itu. Para sopir ojek online itu sebagian berharap bisa lebih sejahtera, sebagian lainnya ragu.

    Asep Burhanudin, 35 tahun, termasuk yangj pro. Pengemudi ojek online dari Tangerang ini setuju keputusan Nadiem masuk Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Ma'ruf.

    "Dia itu pemilik yang mendirikan sejak dari nol. Jadi, walaupun dia menjadi menteri dan meninggalkan Go-Jek, kehidupan Go-Jek ke depannya lebih sejahtera,” kata Asep yakin saat diminta pendapatnya, Selasa 22 Oktober 2019.

    Seorang pengemudi ojek online Go-Jek lain yang tidak ingin disebutkan identitasnya juga berharap kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. Dia menunjuk isu argo (rupiah per kilometer) yang dituntut lebih manusiawi. 

    “Yang penting jangan mementingkan kepentingan pribadi, kami berharapnya para driver hidupnya lebih makmur dan sejahtera," katanya menambahkan.

    Pendiri Go-Jek Nadiem Makarim mengatakan diminta jadi menteri.

    Asep juga yakin Nadiem bisa menarik investasi seperti misi yang dibebankan Jokowi kepada pemuda berusia 35 tahun tersebut. Dasarnya adalah apa yang telah dilakukan terhadap Go-Jek. 

    Keyakinan yang sama ditunjukkan Yoyo, 31 tahun, mitra pengemudi yang lain. “Saya sih yakin dia bisa, karena Nadiem itu membangun Go-Jek ini dari nol hingga menjadi perusahaan besar seperti sekarang,” kata Yoyo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.