Ditinggal Merapat ke Jokowi, PKS: Di Jakarta Kami Tidak Oposisi

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anies Baswedan memperlihatkan hasil sementara penghitungan suara timnya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta Selatan, Rabu malam, 15 Februari 2017. Tempo/Rezki Alvionitasari

    Anies Baswedan memperlihatkan hasil sementara penghitungan suara timnya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta Selatan, Rabu malam, 15 Februari 2017. Tempo/Rezki Alvionitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya terkait merapatnya Gerindra ke pemerintahan baru Presiden Joko Widodo. Gerindra dan PKS adalah koalisi dua partai yang bersemi di Piplpres dan pilkada di sejumlah daerah, termasuk Jakarta.

    "Kalau perpolitikan pusat, biarkan pusatlah," ujar ketua Fraksi PKS Mohamad Arifin di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa 22 Oktober 2019.

    Termasuk, kata Arifin, posisi oposisi PKS pasca Partai Gerindra mendapatkan tawaran kursi menteri dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, sebagai anggota partai yang ditugaskan di DKI mengikuti arahan dari pengurus pusat partai.

    Namun, Arifin melanjutkan, PKS bukanlah oposisi di DKI. PKS, dan Gerindra, menjadi partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai gubernur. "Di DKI kami tidak oposisi karena pengusung gubernur, oposisi itu dalam konteks politik nasional," ujarnya.

    Arifin masih menyebut koalisi pengusung sekalipun proses pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno terus molor. Dukungan yang diberikan kepada Gerindra saat Pilpres lalu seperti tak ingin dilirik oleh sekutunya itu. 

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno bahkan menilai PKS terkesan berjuang sendirian memperjuangkan pemilihan dua calon wakil gubernur atau Wagub DKI Jakarta. "Ironis," katanya, Selasa, 22 Oktober 2019.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.