TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengisyaratkan partainya berjuang sendiri sehubungan dengan pemilihan wakil gubernur atau wagub DKI. Suhaimi mengaku merasakan bahwa Partai Gerindra tak membantu untuk mempercepat proses pemilihan wagub.
"Ibaratnya itu terasa tapi susah diungkapkan dalam kata-kata," ujar Suhaimi saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Oktober 2019.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sebelumnya juga menilai PKS terkesan berjuang tanpa Partai Gerindra dalam memperjuangkan pemilihan dua calon wagub DKI. Adi menyebut tak tampak peran Gerindra untuk membantu PKS mempercepat proses pemilihan wagub.
Wakil Ketua DPRD DKI ini menyampaikan dinamika politik memang sudah terjadi sejak awal PKS dan Gerindra menentukan dua calon wagub. Buktinya, dia memaparkan, adanya syarat penentuan calon wagub yang tak tertuang dalam aturan resmi.
Syarat yang dimaksud adalah penyaringan calon wagub melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Saat rapat perdana PKS dan Gerindra pada November 2018, diputuskan para calon harus menjalani fit and proper test.
Proses ini sempat mandek lantaran Gerindra menginginkan PKS mengusulkan lebih dari dua nama calon. Sementara PKS tetap hanya memberikan dua nama, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. PKS akhirnya mencalonkan Suhaimi guna mengikuti fit and proper test. "Itu kan cuma maunya Gerindra saja," ujar Suhaimi.
Dinamika itu kemudian berlanjut ketika pemilihan wagub kini di tangan DPRD. Suhaimi menyoroti pembahasan tata tertib (tatib) pemilihan wagub yang hingga saat ini tak kunjung rampung.
Pembahasan tatib sudah berlangsung sejak masa jabatan anggota dewan periode 2014-2019 belum berakhir. Proses ini kembali mandek lantaran dewan tidak menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk menyetujui draf tatib. Rapimgab adalah salah satu tahap yang harus dilalui sebelum rapat paripurna (rapur) pemilihan wagub.
"Dinamikanya juga menjadi lama sampai kemudian ke Kemendagri (Kementeri Dalam Negeri) balik dan juga tidak segera ada rapimgab. Tidak ada rapimgab sampai akhirnya periode selesai kan," kata Suhaimi.
Alhasil, hingga kini kursi wagub DKI masih kosong. Dewan periode baru masih membahas tatib pemilihan wagub. Setelahnya harus dibentuk panitia pemilihan (panlih) yang bertugas menjalankan tatib sebelum masuk ke rapat paripurna pemilihan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Mohamad Taufik membantah partainya tidak membantu PKS dalam pemilihan wagub DKI. "Enggak membantu gimana? Kan yang mesti komunikasi sama semua unsur PKS dong masa kita yang komunikasi," ujarnya.
