TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik revisi rancangan APBD 2020 yang tak dilakukan jauh-jauh hari. Anggota DPRD dari PSI, William Aditya Sarana menganggap perintah Gubernur DKI Anies Baswedan terlambat.
"Penyisiran harusnya dilakukan jauh-jauh hari. Penyusunan anggaran APBD 2020 sudah dimulai 8 bulan yang lalu sejak bulan Maret, mengapa baru sekarang disisir?" tanya William dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam, 24 Oktober 2019.
Anies sebelumnya memerintahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyisir ulang rancangan APBD 2020. Tujuannya menghindari anggaran ganda.
Pemerintah DKI juga telah mengajukan revisi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Angkanya menurun Rp 6,55 triliun dari Rp 95,99 triliun menjadi Rp 89,44 triliun.
Menurut William, pemerintah DKI tak perlu mengecek ulang anggaran apabila sedari awal transparan. Akan tetapi, hingga kini DKI tak kunjung membuka dokumen anggaran ke publik.
PSI, kata William, berulang kali meminta kepada DKI untuk mengunggah rancangan anggaran 2020 ke laman apbd.jakarta.go.id. "Ini jelas mengulur-ulur waktu. Sekarang terbukti mengapa desakan transparansi anggaran PSI selalu ditolak, yakni karena pihak eksekutif tidak siap," ujarnya.
Pembahasan KUA PPAS 2020 DKI harus selesai sebelum 30 November seperti ketetapan Kementerian Dalam Negeri. Eksekutif dan legislatif kembali menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) membahas KUA-PPAS 2020 pada Rabu, 23 Oktober 2019. Dalam rapat inilah DKI mengajukan revisi rancangan. Sebelum ini, rapat banggar digelar ketika DPRD periode 2014-2019 masih menjabat. Dalam rapat itu, DKI mengajukan rancangan APBD 2020 senilai Rp 95,99 triliun.
