TEMPO.CO, Bogor - Bupati Bogor Ade Yasin berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terburu-buru merealisasikan rencana memangkas jabatan eselon di pemerintahan. Rencana pemangkasan atau penyederhanaan itu diutarakan Jokowi saat pidato pelantikan sebagai presiden di periodenya yang kedua, 20 Oktober 2019.
Bupati Ade Yasin menyebut itu rencana yang baik, cuma minta dilakukan secara bertahap. "Jangan sekaligus ya, karena kan Kabupaten Bogor luas dan banyak yang harus diurus sesuai kebutuhan," ujarnya saat ditemui di Sukaraja, Jumat 25 Oktober 2019.
Ade yakin penyederhanaan menjadi hanya dua jabatan eselon dari saat ini empat jabatan tidak akan mengganggu pelayanan. Dia mengacu kepada pengalaman di Kabuoaten Bogor yang menurutnya selama ini juga telah mengalami keterbatasan aparatur sipil negara (ASN). "Jadi kami tempatkan mereka sesuai skill atau kemampuannya saja," katanya.
Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Budi Lukman, menegaskan perihal kekurangan ASN. Lukman menyebut kebutuhan ASN 2019 mencapai 37.357, sedangkan pegawai yang ada hanya 17.123.
Kekurangan terbesar disebutnya ada di kebutuhan akan pengajar atau guru sebanyak 9.920 orang. Lalu pegawai atau tenaga kesehatan kekurangan 3.923 orang. "Itu kondisi April 2019 ya," katanya secara terpisah.
Adapun Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebut akan segera mengkaji pemangkasan jabatan eselon itu. Berbeda dengan bupati, dia mengatakan pemangkasan itu akan berdampak terhadap tenaga dan kinerja ASN.
"Eselon IV dan III setingkat kepala seksi, kepala sub bagian dan unit, kepala bidang, sekretaris dinas, sekretaris kecamatan, hingga camat akan di posisikan di mana?" katanya sambil menambahkan, "Nanti lah saya pelajari dulu UU nya."
