Tangsel Buka Pendaftaran 222 CPNS, Syarat IPK 3 dan Taat Agama

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta duduk di ruang tunggu sebelum mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Serbaguna Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Jumat, 26 Oktober 2018. Ujian CPNS di Jember diikuti lebih dari 22 ribu peserta dari lima kabupaten dan kota di Jawa TImur..Ujian pada hari pertama ini tertunda dari jadwal semula pukul 08.00 menjadi pukul 14.00 karena gangguan teknis jaringan Internet. ANTARA

    Peserta duduk di ruang tunggu sebelum mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Serbaguna Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Jumat, 26 Oktober 2018. Ujian CPNS di Jember diikuti lebih dari 22 ribu peserta dari lima kabupaten dan kota di Jawa TImur..Ujian pada hari pertama ini tertunda dari jadwal semula pukul 08.00 menjadi pukul 14.00 karena gangguan teknis jaringan Internet. ANTARA

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengumumkan menerima kuota penerimaan CPNS tahun ini sebanyak 222 orang. Formasinya terbagi 69 untuk bidang pendidikan atau guru, 89 bidang kesehatan dan sisanya bidang teknis.

    "Bagi masyarakat yang berminat silakan ikut seleksinya," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelantikan Kota Tangerang Selatan, Apendi, pada Minggu 27 Oktober 2109.

    Apendi merinci pendaftar harus berusia kurang dari 35 tahun. Penekanan pada tahun ini, katanya mengutip pesan Wali Kota Airin Rachmi Diany, adalah pemilik indeks prestasi kumulatif minimal 3,0. "CPNS Tangerang Selatan juga harus taat agama dan memiliki spiritual yang bagus," katanya menambahkan.

    Sebagai ilustrasi, Apendi mengungkap jumlah pendaftar CPNS Pemkot Tangerang Selatan pada 2018 sekitar 1.700 orang. Saat itu yang diterima sesuai kuota hanya sebanyak 114. Sedang saat ini, jumlah pegawai yang ada 4.819 orang. 

    Menurut Apendi, "Dari 2018 hingga saat ini, penerimaan dan seleksi CPNS tergolong ketat dan tidak ada lagi KKN dan sebagainya, siapa pun boleh mengikuti prosesnya."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.