TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Syuro DPW PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menilai permintaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kepada kadernya agar mengkritisi pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai hal biasa. Menurut Suhaimi, fungsi legislator memang untuk mengawasi dan mengkritisi.
"Tapi kalau kritis asal proporsional tidak apa-apa," kata Suhaimi saat dihubungi Selasa, 29 Oktober 2019. PKS dan Gerinda merupakan partai koalisi yang mengusung Anies Baswedan menjadi gubernur DKI.
Fungsi dewan selain legislasi dan penganggaran adalah pengawasan. Jadi, setiap legislator bisa mengkritik kebijakan Anies saat memimpin ibu kota.
Selain itu, kata Suhaimi, yang penting untuk diperhatikan setiap kritik yang diutarakan legislator Kebon Sirih adalah jangan sampai mengganggu program gubernur untuk memenuhi 23 janjinya. "Jadi poinnya itu. Kritis asal proporsional tidak apa-apa," ujarnya.
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif membenarkan adanya permintaan ketua umumnya Prabowo Subianto untuk mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menjalankan roda pemerintahan di ibu kota. "Itu sudah lama. Sudah dua tiga minggu lalu (Prabowo Subianto minta fraksi Gerindra kritisi Anies). Seluruh kader partai tidak boleh diam. Kritis bersama rakyat," kata dia di Balai Kota DKI, Senin, 28 Oktober 2019.
Prabowo Subianto saat ini telah menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Maju Presiden Joko Widodo. Partai Gerindra telah masuk gerbong koalisi dengan PDI Perjuangan.
Menurut Syarif, permintaan Prabowo kepada kader partainya untuk mengkritik Anies tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden lima tahun mendatang. Kritik itu mesti dilakukan agar kinerja pemerintah provinsi bisa lebih baik lagi.
Namun, kata Syarif, tidak ada salahnya mengaitkan permintaan Prabowo untuk mengkritik Anies terkait dengan Pilpres 2024. "Ya sa-sah saja. Tapi masih jauh jika dikaitkan dengan Pilpres," ujarnya.
