Jalan Margonda Ditata, Begini Dishub Depok Aktifkan Jalur Sepeda

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pengendera melewati tulisan

    Para pengendera melewati tulisan "Selamat Datang di Depok" di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, 10 April 2018. Rencananya Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP) alias berbayar di Jalan Margonda Depok. Rencana itu masih dalam kajian mendalam antara Pemprov dengan Pemerinah Kota Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Depok -Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, Pemerintah Kota Depok saat ini tengah mempersiapkan rencana penataan kembali kawasan JalanMargonda Raya.

    “Sudah ada instruksi dari Wali Kota Depok, untuk membentu tim adhoc untuk penataan margonda raya,” kata Dadang kepada Tempo, Selasa 29 Oktober 2019.

    Dadang mengatakan, tim adhoc yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Depok itu nantinya akan membenahi tata kelola Jalan Margonda Raya yang memiliki panjang kurang lebih 7 kilometer.

    “Salah satu rencananya, kita akan aktifkan kembali jalur sepeda di jalan margonda,” kata Dadang.

    Dadang mengatakan, saat ini jalan raya margonda telah memiliki jalur khusus sepeda, namun jalur tersebut kini tak berfungsi maksimal.

    “Dulu pernah dibuat tapi sekarang markanya sudah (banyak) hilang, nanti kita tata kembali,” kata Dadang.

    Dadang mengklaim, salah satu alasan tidak berfungsinya jalur sepeda di jalan Margonda Raya karena perilaku pengendara yang belum menjadikan pejalan kaki dan pengguna sepeda sebagai kasta tertinggi.

    “Jadi jalur sepeda digunakan oleh jalur mobil juga dan ini perlu propaganda yang harus kita masif kan,” kata Dadang.

    Dadang mengatakan, belum mengetahui kapan target penataan kembali kawasan Jalan Margonda Raya akan selesai, “Ini tim baru akan dibentuk, karena kita mengurusi hal itu harus dari hulu ke hilir,” kata Dadang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.