TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan mengaku bersalah setelah anggaran pembelian lem aibon Rp 82 miliar di plafon APBD DKI 2020 dibongkar politikus PSI. Anggaran lem aibon itu diungkap oleh anggota fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana pada Selasa malam lewat cuitannya di twitter.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku ada kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 itu. "Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, " kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa malam.
Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja. Dia menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.
"Itu ATK, tapi kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja," ujarnya.
Selanjutnya, Susi mengatakan akan menyelidiki pihak yang menginput pembelian lem sebanyak Rp 82,8 miliar tersebut.
"Kami akan cek ke seluruh SDN di Jakarta Barat, kami revisi usulan anggaran itu terakhir hari Jumat 25 Oktober malam. Sekarang juga akan kami cek kembali keseluruhannya," katanya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp 82,8 miliar. Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter pribadinya @willsarana.
Dalam cuitannya itu, politikus PSI itu menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem senilai Rp 82,8 miliar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. William kemudian menyindir dinas, bahwa para murid bakal mendapatkan lem sebanyak dua kaleng setiap bulan. "Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," tulis William pada Selasa malam.
