TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan DKI jakarta menyatakan bahwa usulan anggaran untuk pembelian lem aibon senilai Rp 82,8 miliar pada plafon rancangan APBD DKI 2020 hanya bersifat sementara. Anggaran lem aibon itu diusulkan oleh Sukudinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat.
"Jadi anggaran lem aibon ini baru sementara, diusulkan oleh suku dinas," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Saefuloh Hidayat di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.
Saefuloh menyebutkan anggaran Rp 82 miliar tersebut diusulkan sendiri oleh sukudinas dalam KUA PPAS 2020. Sebab, data kebutuhan dari seluruh sekolah belum masuk ke sistem Dinas Pendidikan.
Saat ini, kata Saefuloh, anggaran lem aibon Rp 82 miliar itu akan disesuaikan lebih dulu dengan data dari sekolah yang kini sudah masuk. Dia pun akan memastikan apakah ada kebutuhan pengadaan lem aibon di sekolah atau tidak.
Menurut Saefuloh, jika nanti dari sekolah tidak ada permintaan lem aibon maka anggaran Rp 82 miliar itu akan dihapus. "Kalau ada atau tidak kebutuhan lem aibon detailnya saya belum bisa pastikan, tapi ini baru karena tahun sebelumnya tidak ada pengadaan lem aibon," ujarnya.
Saefuloh mengatakan hasil penyesuaian anggaran lem aibon tersebut akan disampaikan nanti dalam rapat dengan Komisi B. "Bagaimana penyesuaiannya nanti kami akan sampaikan di komiso B," ujarnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana sebelumnya menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp 8,2 miliar. Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter pribadinya @willsarana.
Dalam cuitannya itu, politikus PSI itu menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp 82,8 miliar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. William kemudian menyindir dinas bahwa para murid bakal mendapatkan lem sebanyak dua kaleng setiap bulan. "Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," kata dia.
