Sentul City Keluhkan Penetapan NJOP Ala Pemkab Bogor

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Jungleland, Adveture Theme Park yang terletak di Sentul City, Bogor, Jawa Barat, (27/11). Dengan membayar 100 ribu pada hari biasa dan 150 pada ahir pekan pengunjung bisa menikmati petualangan di Jungle Land yang memiliki 41 Wahana. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Suasana Jungleland, Adveture Theme Park yang terletak di Sentul City, Bogor, Jawa Barat, (27/11). Dengan membayar 100 ribu pada hari biasa dan 150 pada ahir pekan pengunjung bisa menikmati petualangan di Jungle Land yang memiliki 41 Wahana. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Bogor – Banyak pengusaha properti mempersoalkan tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bogor. Mereka menilai terjadi kekacauan akibat penetapan Nilai Jual Obyek Pajak atau NJOP yang tidak proporsional. Head Corporate Communication and Government Relation PT Sentul City Tbk Alfian Mujani blak-blakan menyampaikannya di Cibinong, Rabu 30 Oktober 2019. 

    Dia mengungkap harapan banyak pengembang agar Bupati Bogor Ade Yasin mengevaluasi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor agar kekacauan tidak berkepanjangan. "Sistem penetapan NJOP Bappenda cenderung tidak objektif dan merugikan pengembang,’’ katanya. 

    Menurut Alfian, sistem perhitungan NJOP sudah lama dipersoalkan oleh semua pengembang tapi tidak ada yang berani angkat bicara. Dia lalu mengungkapnya karena menilai apa yang dilakukan Bappenda bertentangan dengan misi Bupati menggelar karpet merah untuk para investor.

    "Nah sebaliknya yang dilakukan Bappenda ini justru menggelar kerikil tajam bagi dunia usaha,’’ kata Alfian.

    Masalah pokok yang menjadi sandungan utama, menurut dia, adalah parameter kenaikan NJOP. Bappenda Kabupaten Bogor selalu bersandar pada harga tanah komersial tahun terkini alias harga pasar yang disebutnya sangat spekulatif.

    Alfian yakin pengembang akan gulung tikar jika parameter itu yang dipakai untuk menetapkan NJOP tanah yang belum dikembangkan. “Bagaimana rasionalitasnya? Lantas di mana karpet merahnya untuk investor?” kata Alfian.

    Kekacauan itu yang dianggapnya dituai Bappenda lewat banyak perusahaan tidak sanggup membayar PBB. Alfian menuturkan, omzet Bappenda besar tapi menumpuk jadi piutang, atau tingkat kolektabilitasnya rendah.

    Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Joko Pitoyo, menyatakan belum bisa komentar tentang keluhan tersebut. Dia hanya menjanjikan adanya evaluasi. "(Evaluasi) Itu pasti, namun ranahnya Kepala Daerah," ujar Joko, Rabu 30 Oktober 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.