DPRD DKI Minta Anies Tiru Ahok Soal Sumber Pendanaan TGUPP

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyaksikan pemaren foto Ruang Ketiga Jakarta di Balai Kota Jakarta Pusat, Sabtu 19 Oktober 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyaksikan pemaren foto Ruang Ketiga Jakarta di Balai Kota Jakarta Pusat, Sabtu 19 Oktober 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, meminta agar pemerintah DKI tak membebankan dana operasional Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ke dalam anggaran daerah 2020. Gembong menyarankan gaji TGUPP dibayarkan dengan dana operasional gubernur.

    "Saran saya sebaiknya TGUPP nol rupiah. Kalau mau pakai TGUPP silakan menggunakan dana operasional gubernur," kata Gembong dalam rapat pembahasan rancangan plafon anggaran APBD 2020 di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.

    Politikus PDIP itu mencontohkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membayar biaya TGUPP dengan dana operasionalnya. Gembong menyebut jumlah anggota TGUPP Ahok memang bertambah dari pemerintahan gubernur sebelumnya, Joko Widodo alias Jokowi. Di kepemimpinan Jokowi pun, TGUPP berasal dari aparatur sipil negara (ASN) non job.

    "Maka rekomendasi 2017 kemarin silakan gubernur menggunakan TGUPP tapi saran dari Kemendagri adalah silakan gunakan dana operasional gubernur," jelas Gembong.

    Jumlah anggota TGUPP DKI kemudian melonjak ketika Gubernur Anies Baswedan memimpin. Anggotanya kini tercatat 66 orang. Anggaran TGUPP pun dibebankan dalam APBD DKI.

    Selain Gembong, anggota Komisi A dari Fraksi Partai Gerindra, Syarifudin juga mengkritik pendanaan TGUPP dari APBD DKI. Dalam rancangan KUA-PPAS 2020 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda DKI, menurut dia, angggaran paling besar untuk membiayai TGUPP.

    Mulanya, anak buah Anies mengusulkan anggaran TGUPP senilai Rp 26,5 miliar. Angkanya turun menjadi Rp 19,8 miliar mengingat APBD 2019 defisit. Dalam pemaparan Bappeda kepada legislatif pada 30 Oktober, tercatat ada pengurangan uang transportasi, sewa tempat, dan narasumber.

    "Saya lihat anggaran yang paling besar ini hanya TGUPP Rp 19 miliar. Jadi saya ingin tahu kinerjanya TGUPP. Kenapa sih tidak dimasukkan ke anggaran operasional gubernur saja?" tanya Syarifudin.

    Anggota lain dari Fraksi PDIP, Agustina alias Tina Toon, mempertanyakan hasil kerja TGUPP selama ini. "Anggarannya yang sebelumnya di 2019 itu berapa? Outcome-nya itu apa?" tanya mantan penyanyi cilik ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.