TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyarankan pergantian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jika tidak bisa tegas mengenai anggaran, menyusul ditemuinya sejumlah kejanggalan dalam rencana anggaran APBD 2020.
"Awalnya kan perencanaan di SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat, ini SKPD-nya itu enggak bisa tegas menganggarkan apa yang penting untuk masyarakat. Kayak masalah anggaran influencer lalu masalah lem aibon. Kalau SKPD-nya tidak mampu, ganti orangnya," kata Prasetio di Balai Kota Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
Hal itu, kata Prasetio, karena anggaran 2020 ini tidak bisa main-main. Terlebih anggaran DKI yang sedang dibahas ini usulan awalnya senilai Rp 95,9 triliun.
"Dengan yang dikatakan kemarin, sebesar Rp 95,9 triliun yang akan dibahas, apakah mampu anggaran itu? Pendapatannya dari mana? Sekarang saja masih defisit? Jangan semua di Jakarta ditakut-takuti, siapa ini yang usaha, kalau orang merasa nyaman dan aman, kan kita (DKI Jakarta) juga bisa mendapat PAD (pajak) yang baik," kata Prasetio.
Di sisi lain, Prasetio menyampaikan apresiasi pada anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2022, terutama mereka yang baru menjabat karena beberapa kali sudah detil dalam melihat anggaran. "Saya apresiasi anggota DPRD yang baru ini, dia detil semua dari komisi per komisi itu detail melihatnya," kata dia.
Sebelumnya, ada beberapa anggaran janggal dalam rancangan APBD 2020 yang menjadi sorotan. Diantaranya anggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, anggaran pulpen Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan dan beberapa unit peladen senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
Pemerintah DKI Jakarta telah memberikan klarifikasi ihwal anggaran janggal itu. Kepala Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah I Jakbar Sudarman yang menginput anggaran lem aibon itu mengaku keliru. "Yang masukan itu saya, saya salah pilih komponen, saya keliru," ujarnya.
Dengan adanya kejanggalan yang sudah terungkap dan yang belum terungkap, Ketua DPRD DKI Prasetio mengaku tidak masalah mendesaknya waktu pembahasan yang tersisa selama implementasinya sampai pada publik dan dapat digunakan dengan baik. "Mepetnya waktu enggak masalah selama terimplementasikan, yang jadi masalah siapa dulu? Di kami (legislatif) atau dia (eksekutif)?" kata dia.
