TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengusulkan kenaikan anggaran untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti mengatakan kenaikan itu seiring dengan keputusan pemerintah pusat yang resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
"Tambahan yang kami usulkan untuk pembayaran premi ke pihak BPJS adalah Rp 1,162 triliun," kata Widyastuti dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2020 di ruang rapat Komisi E DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.
Widyastuti mengatakan awalnya anggaran BPJS Kesehatan yang diajukan ke dewan senilai Rp 1,407 trilun. Karena penambahan Rp 1,162 triliun, maka total keseluruhan usulan anggaran BPJS kesehatan menjadi sekitar Rp 2,5 triliun.
Anggota Komisi E, Abdul Azis Muslim pun menyoroti masih kurangnya pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit Ibu Kota. Dia melihat pada dua aspek, yakni pelayanan untuk pasien BPJS Kesehatan kelas tiga dan rujukan.
Menurut Azis, masih banyak rumah sakit atau RSUD yang menampung pasien BPJS kelas tiga di ruang instalasi gawat darurat (IGD). Itu artinya, pasien tak dirawat di ruang kelas tiga sesuai aturan BPJS Kesehatan.
Selain itu, Azis menemukan rumah sakit tidak menerima pasien BPJS yang sudah memperoleh rujukan dari puskesmas atau klinik. "Dengan naiknya BPJS saya berharap juga untuk pelayanan lebih baik lagi," ucap politikus Partai NasDem itu.
Iuran BPJS Kesehatan resmi naik pada 1 Januari 2020. Dasar hukumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Presiden Joko Widodo alias Jokowi menandatangani beleid tersebut pada Kamis, 24 Oktober 2019.
Iuran peserta BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42 ribu, dari saat ini sebesar Rp 25.500. Iuran peserta atau mandiri Kelas 2 naik menjadi Rp 110 ribu dari saat ini sebesar Rp 51 ribu. Lalu, iuran peserta Kelas 1 akan naik menjadi Rp 160 ribu dari saat ini sebesar Rp 80 ribu.
