TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengaku pernah meminta DKI Jakarta untuk membuka rancangan APBD DKI 2020 ke publik. Nasibnya sama seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Tapi ditolak," ujar Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan melalui pesan singkat yang diterima Tempo, Kamis 31 Oktober 2019.
Misbah menyatakan dokumen anggaran KUA-PPAS, RAPBD hingga ditetapkan menjadi APBD akan lebih berkualitas bila masyarakat juga dilibatkan mengawasi, mengkritisi, dan memberi masukan.
Sebab, menurut dia, bila dilacak lebih mendalam pasti ditemukan alokasi anggaran yang tidak nyambung antara program, kegiatan, dan komponen kegiatan.
"Di situlah ruang-ruang perencanaan korupsi yang selalu dimainkan oleh birokasi."
Permintaan untuk membuka rancangan APBD DKI 2020 juga pernah disampaikan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Mereka mengkritik pemerintahan Gubernur Anies Baswedan yang dinilai tak transparan.
Entah sengaja atau tidak, menurut PSI, data tersebut sempat dua kali diunggah di laman apbd.jakarta.go.id, yaitu pada 11 dan 29 Oktober lalu. Dari situlah kemudian ditemukan sejumlah kejanggalan seperti anggaran lem aibon, ballpoin, dan sebagainya.
