Disebut PSI Cari Panggung di APBD DKI, Begini kata William

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • William Aditya Sarana. Facebook

    William Aditya Sarana. Facebook

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan pengunggahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2020 yang dilakukannya merupakan langkah yang tepat.

    William di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019,
    menyebut bahwa sikapnya itu membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan untuk menunjukkan transparansi data.

    Dia mengaku bahwa Fraksi PSI telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk mengunggah Rancangan APBD DKI 2020 dengan bersurat namun tidak ditanggapi. "Justru saya bantu dia publish anggaran-anggaran itu. Kami (PSI) gak mencari sensasi karena kami sudah bersurat Bappeda awal Agustus dan sampai awal Oktober belum ada jawaban," kata William.

    Kemudian, pada Jumat, 11 Oktober 2019, Bappeda mengunggah satu dokumen RAPBD 2019 yang dianggap oleh William sebagai tanggapan atas permintaan PSI. Namun, dokumen tersebut hilang tidak lama setelah diakses oleh William.

    Meski begitu, William mencari cara lain dengan mengecek tautan yang terdapat dalam jejak tautan dalam akun situs pencarian miliknya. "Kami baru sadar yang di take down itu tombolnya saja, datanya masih nyangkut. Akhirnya baru di take down semua setelah ramai," kata William.

    Hal ini disampaikan William sebagai tanggapan dari pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang pada Rabu, 30 Oktober 2019 yang menyebut PSI sedang mencari panggung untuk atraksi publik. "Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal). Saya sudah bicara sebelumnya dan kami kaji," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.