Di Sidang, Saksi Sebut Wiranto dan Luhut Pengkhianat TNI

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Pulhukam lama Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menko Pulhukam baru Wiranto saat upacara sertijab di Kantor Kemenko Pulhukam, Jakarta, 28 Juli 2016. Wiranto diminta Luhut lanjutkan 18 program di Kemenko Polhukam. TEMPO/Subekti.

    Menko Pulhukam lama Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menko Pulhukam baru Wiranto saat upacara sertijab di Kantor Kemenko Pulhukam, Jakarta, 28 Juli 2016. Wiranto diminta Luhut lanjutkan 18 program di Kemenko Polhukam. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa perkara kepemilikan senjata api ilegal, Helmi Kurniawan alias Iwan, menyebut ada perintah dari Kivlan Zen untuk membeli senjata guna mengantisipasi kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Akan tetapi, Kivlan tiba-tiba meminta Iwan untuk mengintai Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai target pembunuhan.

    Penjelasan ini terungkap dalam fakta persidangan ketika Iwan bersaksi untuk terdakwa Habil Marati. Hakim Ketua, Hariono, lalu menanyakan relevansi Wiranto dan Luhut dengan PKI.

    "Memang bukan (PKI), tapi mungkin, bagi kami di TNI sendiri Pak Luhut dan Pak Wiranto memang kami anggap sebagai pengkhianat institusi," ungkap Iwan saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2019.

    Iwan memaparkan, Kivlan sebelumnya memerintahkan untuk membeli senjata api. Tujuannya mengantisipasi kebangkitan PKI. Iwan yang merupakan eks Komando Pasukan Khusus (Kopassus) percaya dengan ucapan Kivlan lantaran ia anggap sebagai senior di TNI.

    Namun, Iwan urung menjalani perintah Kivlan setelah diminta mengintai Wiranto dan Luhut, bahkan ada rencana pembunuhan. Dia berujar menghindar dari Kivlan.

    "Karena saya tahu itu salah karena bagaimanapun mereka pejabat publik maka tidak saya lakukan," ucap dia.

    Iwan, Kivlan, dan Habil terseret kasus yang sama, yakni kepemilikan senjata api ilegal. Iwan didakwa sebagai pembeli senjata atas perintah Kivlan Zen. Sementara Habil didakwa sebagai penyedia dana pembelian senjata tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.