TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan melakukan kajian akademis penggunaan parameter udara PM (particulate matter) 2.5 untuk pengukuran kualitas udara Jakarta.
Kajian akademis tersebut direncanakan dengan biaya sebesar Rp 410 juta pada tahun depan. Rencana itu disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih dalam rapat pembahasan anggaran di Komisi D DPRD DKI Jakarta, hari ini.
Selama ini Dinas Lingkungan mempublikasikan kualitas pemantauan udara dalam parameter PM 10. Akibatnya mereka kerap terlibat debat dengan LSM karena tidak menggunakan PM 2.5.
"Sehingga ini kita perlu lakukan dasar kajiannya untuk standarisasi penggunaan PM 2.5," kata Andono Warih.
Kualitas udara Jakarta terburuk di dunia, Kamis, 1 Agustus 2019. Kredit: AirVisual
Dalam situs BMKG disebutkan bahwa Partikulat (PM2.5) merupakan partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2.5 mikron (mikrometer).
Anggaran tersebut akhirnya disetujui karena kajian melibatkan pihak akademisi dan profesional pekerja yang bukan merupakan pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
"Ini kan melibatkan pakar dan tenaga profesional. Kalau PNS LH ga perlu pembiayaan tapi karena melibatkan profesional dan pakar ya tentu kita setujui," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah.
Dalam lima bulan terakhir, Jakarta mendapatkan sorotan khusus karena masuk ke dalam daftar kota yang memiliki kualitas udara buruk di dunia berdasarkan situs AirVisual.com. Situs pemantau kualitas udara itu menggunakan PM 2.5 sebagai parameter ukuran kualitas udara.
Dalam pengukuran AirVisual, kualitas udara Jakarta selalu melebihi nilai ambang batas (NAB) konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan dalam ambien PM 2.5, yaitu sebesar 65 µg/m³. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup melakukan kajian agar PM 2.5 dapat secara resmi digunakan untuk pengukuran kualitas udara di Jakarta sehingga dapat terkontrol. PM 2.5 juga diketahui digunakan sebagai standar yang digunakan WHO (World Health Organization) dalam pengukuran kualitas udara.
