TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan rencana pengembangan sistem perencanaan anggaran secara elektronik (e-budgeting) DKI sudah dilakukan sejak awal tahun. Anies menyebutkan bahwa pengubahan sistem e-budgeting bukan karena heboh setelah adanya anggaran janggal.
"Ini sudah kami kerjakan dari awal tahun artinya bukan karena ada keramaian," ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat 1 November 2019.
Anies menyebutkan pembaharuan sistem tersebut perlu salah satunya untuk mencegah dampak dari human error. Karena saat ini, kata dia, kekeliruan dalam memasukan data masih mungkin terjadi.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memisalkan anggaran Rp 82 miliar untuk pembelian lem yang secara logis angka tersebut tidak bisa diterima. Anies merencanakan di sistem yang baru nanti angka- angka yang tidak rasional tersebut bisa ditolak oleh sistem.
Dia menambahkan, dalam pembaharuan sistem E Budgeting juga akan dilengkapai keamanan data, dan fitur interaktif sehinga masyarakat nantinya bisa menuliskan komentar atau pendapat terkait anggaran di sistem tersebut.
Anies berencana bakal meluncurkan sistem pembaharuan itu pada bulan depan.
"Detailnya nanti pas peluncuran bulan Desember," ujarnya.
Sebelumnya Anies sempat menyalahkan sistem e-budgeting yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas munculnya anggaran janggal yang mengemuka ke publik. Menurut dia, anggaran janggal itu tak seharusnya muncul jika sistem yang ada sudah bersifat cerdas. Anies juga menyatakan bahwa sistem itu merupakan warisan dari pendahulunya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.
