Gaduh Anggaran Janggal, Anies Ubah Sistem E-Budgeting Era Ahok

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. Dalam konferensi pers tersebut, ia menyampaikan hasil kerja selama 2 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. Dalam konferensi pers tersebut, ia menyampaikan hasil kerja selama 2 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah anggaran janggal APBD DKI menjadi polemik, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bakal meluncurkan sistem E-Budgeting DKI yang baru. Sistem yang bakal diluncurkan pada bulan depan itu akan mengubah sistem e-budgeting era Ahok menjadi lebih smart. 

    "Sudah direncanakan akan dilaunching akhir tahun ini," ujar Anies di Balai Kota, Jumat 1 November 2019.

    Anies mengatakan pembaharuan sistem tersebut sudah dikerjakan sejak awal tahun 2019. Dia membantah jika perubahan sistem e-Budgeting ini dipicu munculnya anggaran dengan nilai janggal yang menjadi sorotan publik.

    Menurut Anies, dalam sistem E-Budgeting yang baru nanti DKI akan menggunakan tiga prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan smart. Sistem baru ini dapat meminimalisir akibat dari human error saat memasukkan data.

    Anies berpendapat salah satu faktor yang menyebabkan adan anggaran janggal adalah faktor manusia, karena harus berhadapan dengan ribuan kegiatan dengan komponen yang harus diinput ke dalam sistem.

    Selain itu ada faktor sistem yang masih butuh pengembangan, agar saat ada data yang diinput tidak sesuai dengan perhitungan maka akan ditolak oleh sistem. "Dua sisi ini manusia dan sistem yang harus diperhatikan," ujarnya.

    Anies Baswedan menambahkan, dalam pembaharuan sistem e-budgeting nanti juga akan meningkatkan akses partisipasi publik. Dia berencana akan menambahkan fitur berkomentar dalam sistem tersebut agar masyarakat bisa menyampaikan pendapat atas anggaran janggal DKI. "Upgrading kemudian adalah akses bahkan bukan hanya bisa dilihat seperti sekarang tapi juga publik nanti bisa memberikan komentar," ujarnya.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?