Anggaran Janggal, William PSI Diadukan ke Badan Kehormatan DPRD

Editor

Dwi Arjanto

William Aditya Sarana. Facebook

TEMPO.CO, Jakarta -Seorang warga Jakarta bernama Sugiyanto melaporkan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD pada Senin, 4 November 2019, terkait unggahan anggaran janggal.

Sugiyanto mempersoalkan cara William mengkritisi Gubernur DKI Anies Baswedan melalui media sosial terkait anggaran janggal di plafon rancangan APBD 2020 Jakarta yang tengah dibahas di DPRD DKI.

Cara tersebut dinilai tak memperhatikan tata krama dan kode etik sebagai anggota dewan. "Itu kalau saya lihat tidak memperhatikam tata krama, kode etik, sopan santun dan dia juga melanggar kode etik," kata Sugiyanto saat dihubungi, Senin malam, 4 November 2019.

Dia menilai apa yang dilakukan William telah melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Dalam Pasal 27 ayat 1 mengatur bahwa dalam anggota dewan berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah atau pimpinan DPRD. Selanjutnya di ayat 2 berbunyi usul dan pendapat itu harus disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

Namun, Sugiyanto berpendapat, penyampaian plafon anggaran DKI 2020 yang janggal di media sosial justru melanggara aturan tersebut. Apalagi plafon anggaran belum final dan masih dalam pembahasan oleh legislatif dan eksekutif. Sugiyanto menambahkan, William juga seperti menyerang Anies.

"Terus seolah-olah mempersepsikan atau mengopinikan gubernur tidak cakap dalam menyusun anggaran dan sebagainya," ucap Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya ini.

Sebelumnya, William menyebarkan melalui akun Twitter-nya adanya anggaran janggal dalam plafon anggaran DKI tahun depan. Pertama, dia menyampaikan anggaran Dinas Pendidikan untuk pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar. Tak berhenti di situ, ada juga anggaran pulpen senilai Rp 123 miliar. Dua anggaran ini masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020.






Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

18 jam lalu

Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

Anggota DPRD DKI dari PKS Nasrullah mengaku tidak tahu-menahu soal pencopotan Marullah sebagai Sekda DKI oleh Heru Budi Hartono.


Heru Budi Hartono Copot Marullah sebagai Sekda, Gembong: Itu Kewenangan Pj Gubernur DKI

22 jam lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah sebagai Sekda, Gembong: Itu Kewenangan Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP Gembong Warsono menyatakan penggantian Sekda DKI merupakan kewenangan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Ia mengaku tak tahu-menahu.


Anggota DPRD DKI Jelaskan Mekanisme dan Fungsi Deputi Gubernur DKI

1 hari lalu

Anggota DPRD DKI Jelaskan Mekanisme dan Fungsi Deputi Gubernur DKI

Deputi Gubernur DKI bakal dipilih oleh Presiden Jokowi atas usulan dari Pemprov DKI


RUU Kekhususan Jakarta, DPRD DKI: Tugas Pemerintah Daerah Memberikan Masukan

1 hari lalu

RUU Kekhususan Jakarta, DPRD DKI: Tugas Pemerintah Daerah Memberikan Masukan

DPRD DKI telah membentuk panitia khusus membahas status Jakarta setelah pemindahan ibu kota negara


Warga Kampung Bayam Terlantar, DPRD Minta Dinas Cek Janji Anies Baswedan

3 hari lalu

Warga Kampung Bayam Terlantar, DPRD Minta Dinas Cek Janji Anies Baswedan

DPRD DKI meminta Dinas PRKP mempelajari janji yang Anies Baswedan sampaikan ke warga korban penggusuran Kampung Bayam


Minta DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan, PSI: Kita Jangan Mundur

4 hari lalu

Minta DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan, PSI: Kita Jangan Mundur

Politikus PSI minta pembangunan jangan berhenti hanya pada pelebaran trotoar, karena justru akan membuat kemacetan bertambah parah.


DPRD Optimistis 3 Program Prioritas APBD DKI Berjalan Maksimal, Didukung Pemerintah Pusat

4 hari lalu

DPRD Optimistis 3 Program Prioritas APBD DKI Berjalan Maksimal, Didukung Pemerintah Pusat

APBD DKI 2023 difokuskan pada tiga program prioritas dengan alokasi 41,27 persen APBD.


DPRD DKI Tetapkan 35 Raperda Jadi Propemperda 2023, Ada Kawasan Tanpa Rokok dan Dana Abadi Pangan

4 hari lalu

DPRD DKI Tetapkan 35 Raperda Jadi Propemperda 2023, Ada Kawasan Tanpa Rokok dan Dana Abadi Pangan

Seluruh Raperda yang telah masuk dalam Propemperda tahun 2023 dapat dibahas bersama DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta.


Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

4 hari lalu

Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

Hardiyanto Kenneth mengkritik harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) per bulan yang harus dibayar warga Kampung Bayam karena dinilai tidak berpihak.


DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

4 hari lalu

DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mensyukuri pengesahan APBD DKI 2023 yang berlangsung kemarin.