Viral Preman Kuasai Parkir Bekasi, Tito Karnavian Bikin Imbauan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi preman. Freepik.com

    Ilustrasi preman. Freepik.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan imbauan kepada Pemda setelah viral parkir di Bekasi dikuasai preman berkedok Organisasi Massa (Ormas). kemendagri minta Pemerintah Kota Bekasi memperbaiki tata kelola parkir yang buruk karena dapat merugikan masyarakat.

    Pungutan retribusi parkir dinilai melibatkan uang yang sangat besar, terutama di perkotaan dan kemungkinan besar menjadi salah satu sumber pungutan liar (pungli). Akibatnya, Pemda tidak mendapat pemasukan yang signifikan.

    "Tata kelola parkir yang buruk jelas sangat merugikan masyarakat, apalagi jika dipungut oleh preman atau berkedok Ormas, kemungkinan besar terjadi pungli," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Rabu 6 November 2019.

    Bahtiar mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengimbau agar Kepala Daerah melakukan Penertiban Pengelolaan Perparkiran. "Pak Mendagri mengimbau agar Gubernur, Bupati/ Walikota untuk melakukan penertiban pengelolaan perparkiran di daerah. Jangan sampai merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi," kata Bahtiar berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

    Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dilakukan tindakan tegas untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme dengan dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan Sapu Bersih (Saber) Pungli dan penindakan premanisme.

    "Saber pungli parkir dan tim pemberantasan preman harus dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar. Baik perorangan atau kelompok masyarakat termasuk preman yang dibungkus Ormas," tegas Bahtiar.

    Tata kelola perparkiran telah diatur dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara pungutan retribusi parkir yang dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan dipungut sendiri oleh aparat Pemda dan bekerja sama dengan pihak ketiga baik swasta, koperasi atau lembaga lainnya. Namun, kedua cara tersebut harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan masyarakat.

    Sebelumnya, beredar video viral tentang dugaan aksi ormas yang meminta jatah pengelolaan perparkiran minimarket di Kota Bekasi. 

    Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus preman berkedok ormas minta jatah kelola parkir minimarket tersebut. "Polda Metro Jaya akan menurunkan tim khusus untuk mendalami kejadian d Bekasi Kota yang kita ketahui videonya sempat viral kemarin," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Suyudi Ario Seto di Polda Metro Jaya, Senin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.