TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, menyebut ada berbagai versi data pembahasan APBD DKI 2020 yang diajukan eksekutif dalam rapat di setiap komisi dewan. Idris mencontohkan rekapitulasi data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sama.
"Bahkan data yang disampaikan SKPD di kertas print out rapat berbeda dengan yang dipaparkan di layar proyektor," kata Idris dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6 November 2019.
Banyaknya versi usulan anggaran ini dinilai membingungkan anggota DPRD dan publik. Idris menambahkan, pemerintah DKI tak memberikan satu data yang sama untuk dipakai sebagai acuan dewan dan eksekutif ketika membahas plafon anggaran.
Dia selanjutnya mempersoalkan pagu anggaran dalam sistem e-budgeting DKI yang masih menggunakan proyeksi angka sebelum revisi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020. Menurut dia, penggunaan nilai KUA-PPAS sebelum revisi itu justru mempersulit dewan memastikan hasil pembahasan anggaran bakal tercatat dengan baik.
Pemerintah DKI sebelumnya merevisi besaran KUA-PPAS APBD 2020 dari Rp 95,99 triliun menjadi Rp 89,44 triliun. Sebab, anggaran daerah 2019 defisit sehingga perlu efisiensi.
"Ada banyak sekali versi hasil pembahasan, mana yang benar? Jangan sampai karena eksekutif panik, semua proses ini bukannya tambah rapi malah tambah berantakan," jelas politikus muda ini.
Pembahasan KUA-PPAS APBD 2020 ramai diperbincangkan sejak ditemukan sejumlah anggaran janggal. Anggota DPRD dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, awalnya mengungkap kejanggalan anggaran untuk pembelian lem aibon yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Dalam laman apbd.jakarta.go.id tercatat, anggaran lem aibon mencapai Rp 82 miliar.
Tak hanya lem aibon, ada juga kejanggalan soal pembelian pulpen senilai Rp 124 miliar dari Sudin Pendidikan Jakarta Timur hingga pembelian 7331 unit komputer, server dan perangkat penyimpan data pintar (smart storage).
Kejanggalan ketiga, yakni anggaran konsultan penataan kampung kumuh sebesar Rp 556 juta per RW yang diajukan Dinas Perumahan DKI.
Kejanggalan keempat diungkap oleh Indonesia Budget Center (IBC). IBC menemukan usulan anggaran untuk penyusun naskah pidato gubernur senilai Rp 390 juta. Biaya ini untuk membayar 6,5 orang selama 12 bulan. Anggaran tersebut diusulkan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI.
Selain itu, ditemukan juga pada Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kepulauan Seribu Rp 240 juta untuk mendanai empat orang selama 12 bulan.
