Ini Pasal di Balik Heboh Ormas Pungut Parkir Minimarket Bekasi

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kendaraan rusak terkena lemparan batu dalam bentrokan massa sejumlah ormas di depan Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Kamis, 25 Januari 2018. Tempo/Adi Warsono

    Sejumlah kendaraan rusak terkena lemparan batu dalam bentrokan massa sejumlah ormas di depan Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Kamis, 25 Januari 2018. Tempo/Adi Warsono

    TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi sibuk memberi klarifikasi usai video demo ormas menuntut pungut parkir di semua minimarket di kota itu viral pada awal November ini. Video merekam peristiwa 23 Oktober 2019 di mana Pemerintah Kota Bekasi diwakili Kepala Badan Pendapatan Daerah Aan Suhanda bersama aliansi ormas 'memaksa' pengusaha minimarket mengizinkan mereka memungut parkir pengunjung.

    Telah memutuskan untuk membekukannya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan dasar pungutan parkir di minimarket itu adalah upaya ekstensifikasi pajak lewat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. Sedang Aan beralasan kerja sama dengan 'petugas yang ditunjuk lewat surat tugas' masih dalam tahap uji coba dan ternyata tak memberi sumbangan siginifikan untuk kas daerah.

    Berikut ini isi peraturan daerah yang menjadi dasar hukum penarikan parkir di minimarket itu,

    Pasal 45
    (1) Pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat
    parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
    usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
    penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

    (2) Obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
    jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
    disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
    kendaraan bermotor, penyelenggaraan parkir insidental.

    (3) Penyelenggara parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan dan menyelenggarakan tempat parkir, termasuk jasa valet atau sebutan lainnya.

    (4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud ayat (3) yang menggunakan karcis, sebelum digunakan, wajib diperforasi oleh badan, kecuali tanda bukti pembayaran parkir yang menggunakan mesin elektronik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.