Sekda DKI Klaim Penganggaran Anies Sama dengan Ahok

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kanan), memberikan ucapan selamat kepada Sekretaris Darah (Sekda) DKI Jakarta yang baru dilantik, Saefullah, di gedung Balai Kota DKI Jakarta, 11 Juli 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kanan), memberikan ucapan selamat kepada Sekretaris Darah (Sekda) DKI Jakarta yang baru dilantik, Saefullah, di gedung Balai Kota DKI Jakarta, 11 Juli 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengklaim proses penganggaran Gubernur Anies Baswedan sama dengan era gubernur sebelumnya. Saefullah telah menjabat Sekretaris Daerah sejak Juli 2014 saat Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, lalu berganti Djarot Saiful Hidayat, dan kini Anies.

    "Jadi begini, saya mengikuti zaman pemerintahan dulu dan sekarang, yang kami kerjakan sekarang ini persis dengan apa yang kami lakukan dulu," ujar Saefullah di Balai Kota DKI, Kamis 7 November 2019.

    Menurut mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu, keliru jika proses pembahasan anggaran DKI tahun ini dinilai tidak transparan. Dia menegaskan, bahwa Pemerintah DKI tidak menyembunyikan pembahasan anggaran. "Jadi salah besar kalau menuduh kita tidak transparan," katanya.

    Saefullah mengatakan, saat ini Pemerintah DKI menambahkan forum rencana strategis dalam pembahasan anggaran. Terkait desakan mengunggah plafon anggaran, kata Saefullah, akan dilakukan setelah dibahas di DPRD. 

    Atas sejumlah temuan rencana anggaran yang janggal, Saefullah malah memakluminya. "Itu baru sebatas dummy yang masih harus dirapikan," ujarnya.

    Keterangan Saefullah berbeda dengan yang pernah disampaikan beberapa politikus di DPRD DKI yang pernah menjadi staf khusus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Mereka menyebut setiap tahap penganggaran selalu diunggah untuk publik sehingga diketahui setiap rencana dan perubahannya. 

    Sementara tuntutan yang sama agar dilakukan di era Anies Baswedan tak bersambut. Ditengah keluhan atas transparansi tersebut mereka menemukan sejumlah rencana anggaran yang janggal seperti pengadaan lem aibon hingga puluhan dan bahkan lebih dari seratus miliar rupiah. Rencana itu akhirnya dihapus.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.