Saksi Sidang Habil Marati Ungkap Rencana Eksekusi Yunarto Wijaya

Terdakwa penyandang dana pembelian senjata api ilegal Habil Marati memberikan keterangan pers usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 17 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang perkara kepemilikan senjata api ilegal dalam kerusuhan 22 Mei lalu dengan terdakwa politikus PPP, Habil Marati, berlanjut hari ini, Kamis 7 November 2019. Irfansyah adalah juga tersangka rencana pembunuhan sejumlah tokoh nasional dalam kerusuhan yang sama dan dalam persidangan mengaku bekerja sebagai wiraswasta.

Dalam kesaksiannya, Irfansyah mengaku menerima perintah dari Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen untuk memantau rumah Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Kivlan adalah terdakwa lain dalam perkara kepemilikan senjata api ilegal sedang Yunarto disebut-sebut dalam daftar orang yang akan dieksekusi selain tiga tokoh nasional dalam kerusuhan itu. 

Irfansyah bercerita, pertemuan pertama dengan Kivlan Zen berlangsung di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Maret 2019. Dia diajak oleh sopir mantan Kepala Staf Kostrad itu, Azwarmi alias Armi. "Armi bilang, Pak Kivlan mau cari security sama sopir. Mungkin saya bisa dipilih Pak Kivlan sebagai security," ujar Irfansyah di hadapan majelis hakim pada Kamis, 7 November 2019.

Sekitar April 2019, Irfansyah mengaku mendapat telepon dari Armi untuk segera menghadap Kivlan Zen di parkiran Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dia langsung datang ke lokasi dan Kivlan disebutnya sudah menunggu dalam mobil. "Dalam mobil, Pak Kivlan menunjukkan HP sama foto Pak Yunarto," kata Irfansyah.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya (tengah), dan Peneliti ICW Donal Faiz (kiri) di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Selasa, 21 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi

Masih dalam mobil, menurut Irfansyah, Kivlan menyebut Yunarto sebagai orang yang mempermainkan hasil quickcount Pilpres 2019. Selain itu, Kivlan juga membahas masalah demonstrasi. "Kita bahas para pengkhianat bangsa-lah," kata dia menirukan ucapan Kivlan.

Irfansyah mengaku lalu ditunjukkan alamat rumah Yunarto Wijaya yang berada di Jalan Cisanggiri 3, Jakarta Selatan. Ia disuruh memeriksa alamat itu. "Besoknya saya memantau ke sana," kata dia.






Tergiur Tawaran Jadi Nasabah BCA Prioritas, Korban Penipuan Rekening Rugi Rp 181 Juta

19 Juli 2022

Tergiur Tawaran Jadi Nasabah BCA Prioritas, Korban Penipuan Rekening Rugi Rp 181 Juta

Modus penipuan yang digunakan pelaku adalah menawarkan iklan upgrade menjadi nasabah prioritas di bank BCA dengan rayuan promosi.


Direktur AIPD: Jaringan Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua Sangat Kuat, Berlapis-lapis

6 Juli 2022

Direktur AIPD: Jaringan Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua Sangat Kuat, Berlapis-lapis

Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) merilis laporan perdagangan senjata api dan amunisi ilegal di papua, selain jaringannya kuat juga berlapis-lapis.


Deretan Kasus Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua sejak 2010 sampai Sekarang

3 Juli 2022

Deretan Kasus Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua sejak 2010 sampai Sekarang

AIDP merilis laporan mengenai perdagangan senjata api dan amunisi ilegal di Papua. Ini deretan kasusnya sejak 2010 sampai sekarang.


AIPD Ungkap Penjualan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Papua, Hukum Kepemilikan Senpi Saat ini

3 Juli 2022

AIPD Ungkap Penjualan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Papua, Hukum Kepemilikan Senpi Saat ini

Laporan AIDP telah mencatat kasus penjualan senjata api dan amunisi ilegal di Papua 10 tahun terakhir. Begini hukum kepemilikan senpi di Indonesia.


Sekjen PDIP Peringatkan Kader Partainya Tak Terbuai Hasil Survei

14 Juni 2022

Sekjen PDIP Peringatkan Kader Partainya Tak Terbuai Hasil Survei

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan kepada kadernya bahwa hasil survei bisa saja berubah dalam hitungan hari.


Isu Reshuffle Kabinet, Kinerja Bidang Perekenomian Jadi Sorotan Masyarakat

14 Juni 2022

Isu Reshuffle Kabinet, Kinerja Bidang Perekenomian Jadi Sorotan Masyarakat

Mayoritas masyarakat setuju jika Presiden Jokowi melakukaan reshuffle kabinet. Kinerja bidang perekonomian menjadi sorotan.


Jokowi Kalah dari TNI dalam Survei Kepercayaan Publik Charta Politika

25 April 2022

Jokowi Kalah dari TNI dalam Survei Kepercayaan Publik Charta Politika

Kepercayaan publik terhadap Jokowi terus menurun, bahkan kalah dari lembaga negara lainnya, TNI.


Masyarakat Setuju Jokowi Lakukan Reshuflle Kabinet, Sektor Ekonomi Jadi Sorotan

25 April 2022

Masyarakat Setuju Jokowi Lakukan Reshuflle Kabinet, Sektor Ekonomi Jadi Sorotan

Mayoritas masyarakat setuju dengan perombakan kabinet menteri Jokowi. Bidang perekonomian mendapatkan rapor merah.


Survei Charta Politika: Kepercayaan pada Jokowi Terus Menurun Sepanjang 2022

25 April 2022

Survei Charta Politika: Kepercayaan pada Jokowi Terus Menurun Sepanjang 2022

Survei Charta Politika menyebut tingkat kepercayaan terhadap Presiden Jokowi cenderung menurun sepanjang 2022.


Jokowi Dapat Rapor Biru dengan Catatan dalam Survei Charta Politika

25 April 2022

Jokowi Dapat Rapor Biru dengan Catatan dalam Survei Charta Politika

Charta Politika menyatakan kepuasaan masyarakat terhadap Jokowi masih berada di atas ambang batas aman.