Hindari Wartawan, Kepala Bapenda Kota Bekasi Kabur Panjat Tembok?

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda. Foto: Facebook Aan Suhanda

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda. Foto: Facebook Aan Suhanda

    TEMPO.CO, Bekasi - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda, memilih kabur dari wartawan yang menungguinya menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Kamis, 7 November 2019. Aan diperiksa perihal penarikan pungutan parkir minimarket yang melibatkan organisasi masyarakat atau ormas.

    Seperti diketahui, kebijakan menciptakan polemik karena sebagian minimarket menolak dan berujung unjuk rasa aliansi ormas. Video unjuk rasa itu viral karena ormas didukung Kepala Bapenda mengintimidasi pengusaha agar bersedia 'bekerja sama'.

    Aan Suhanda diperiksa selama delapan jam di ruang penyidikan terpadu. Aan tiba di sana pukul 10.00 dan baru selesai pemeriksaan pukul 18.00. Tapi, setelah selesai pemeriksaan, Aan memilih keluar gedung melalui pintu belakang lalu diduga memanjat pagar.

    "Aku gak tahu, yang pasti tadi dia bilang telalu letih untuk bisa bertemu teman-teman (wartawan)," kata kuasa hukum Aan Suhanda, RM Purwadi, saat diminta konfirmasinya tentang kliennya yang nekat memanjat pagar. 

    Menurut Purwadi, Aan memilih langsung pulang ke rumah untuk istirahat. Karena itu, Aan meminta disampaikan maaf tak bisa melayani wartawan.

    Berdasarkan pengamatan Tempo, jejak Kepala Bapenda Kota Bekasi itu memanjat pagar setinggi 1,5 meter berupa dua kursi plastik yang bersandar ke tembok. Seorang pekerja bangunan di balik tembok menguatkan dugaan itu karena mengaku melihat ada seorang mengenakan pakaian batik masuk ke sebuah minibus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.