TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran janggal dalam rancangan APBD 2020 masih terus ditemukan. Jenis anggaran janggal pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI 2020 itu pun beraneka ragam mulai dari alat tulis kantor hingga alat olahraga.
Temuan anggaran janggal dalam plafon anggaran 2020 awalnya diungkap anggota Fraksi PSI DKI Jakarta William Aditya Sarana. Legislator termuda di Kebon Sirih tersebut mengungkap anggaran janggal pembelian lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang mencapai Rp 82 miliar.
Tempo merekap sejumlah temuan anggaran janggal yang dibeberkan legislator Kebon Sirih dan institusi pegiat antikorupsi. Berikut temuan anggaran janggal versi mereka :
William PSI
William awalnya mengungkap kejanggalan anggaran untuk pembelian lem aibon yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, di dalam laman apbd.jakarta.go.id yang mencapai Rp 82 miliar.
Tak hanya lem aibon, kejanggalan lain yang ditemukan adalah pembelian pulpen senilai Rp 124 miliar dari Sudin Pendidikan Jakarta Timur hingga pembelian 7331 unit komputer, server dan perangkat penyimpan data pintar (smart storage) Rp 121 miliar dan pengadaan septik tank Rp 166 miliar.
Ima Mahdiah PDIP
Anggota Fraksi PDI DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan anggaran janggal pada revisi rancangan plafon anggaran 2020 masih ditemukan. Bahkan, Ima menyisir 27 anggaran janggal dalam rancangan APBD 2020.
“Temuan ini sumbernya di dokumen yang sudah direvisi dan terbaru. Yang total anggarannya Rp 89 triliun,” kata Ima saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis 7 November 2019. Berikut adalah kejanggalan yang ditemukan Ima:
1. Ballpoint: Rp 633,6 miliar
2. Tinta printer: Rp 258,3 miliar
3. Laptop: Rp 217,4 miliar
4. Komputer PC: Rp 206,7 miliar
5. Kertas F4: Rp 186,7 miliar
6. Buku guru tematik kelas II: Rp 127,7 miliar
7. Lem aibon: Rp 126,2 miliar
8. Meja tulis: Rp 105,3 miliar
9. Buku folio: Rp 78,7 miliar
10. Tinta/toner printer: Rp 59,1 miliar
11. Kursi murid: Rp 53,04 miliar
12. Pasir: Rp 52,1 miliar
13. Tinta printer laserjet: Rp 43,4 miliar
14. Thinner: Rp 40,1 miliar
15. Balliner: Rp 37,3 miliar
16. Helm proyek: Rp 34,2 miliar
17. Kalkulator: Rp 31,6 miliar
18. Penghapus cair: Rp 31,6 miliar
19. Tinta Fujixerox Docuprint 3105 (CT350936): Rp 26,05 miliar
20. Cat minyak berwarna: Rp 19,7 miliar
21. Cat tembok: Rp 18,9 miliar
22. Kaca bening: Rp 18,5 miliar
23. Toner printer: Rp 16,5 miliar
24. Penjilidan buku registrasi akta catatan sipil: Rp 16,1 miliar
25. Rotring: Rp 15,6 miliar
26. Lemari: Rp 10,4 miliar
27. Air mineral: Rp 10,1 miliar
selanjutnya temuan ICW ...
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
-
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir
-
ICW Desak KPK Segera Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka
-
ICW Minta Kejaksaan Agung Batasi Langkah Hukum Kasus LPEI karena Telah Ditangani KPK
-
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
12 jam lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir
2 hari lalu
Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.
ICW Desak KPK Segera Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka
4 hari lalu
ICW tegaskan KPK harus segara menetapkan Bupati Sidoarjo sebagai tersangka lantaran konstruksi kasusnya sudah jelas.
ICW Minta Kejaksaan Agung Batasi Langkah Hukum Kasus LPEI karena Telah Ditangani KPK
8 hari lalu
Menurut ICW, UU KPK Pasal 50 ayat 3 mengatur aparat penegak hukum lain tidak berwenang menyidik ketika KPK sudah turun tangan.
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan
8 hari lalu
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda
Desak Polda Metro Jaya Cegah Firli Bahuri ke Luar Negeri, ICW Sebut Kinerja Polisi Amat Buruk dan Lambat
10 hari lalu
ICW menilai dengan waktu pemeriksaan selama 100 hari lebih, mestinya tak sulit melengkapi catatan kejaksaan soal berkas Firli Bahuri.
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada
10 hari lalu
DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ
13 hari lalu
DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.
ICW Desak KPU Buka Informasi Penyumbang Dana Kampanye Pemilu
14 hari lalu
KPU diharapkan membuka data penyumbang dana kampanye.
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
14 hari lalu
DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.