Indonesia Corruption Watch
ICW menyisir empat anggaran janggal pada rancangan plafon anggaran 2020. Keempat anggaran yang ditemukan ICW adalah pembelian lem aibon hingga Rp 126,2 miliar di rancangan APBD DKI 2020 untuk semua satuan kerja perangkat daerah.
Selain itu, ICW menemukan pembelian pulpen dan balliner Rp 678,9 miliar dan laptop Rp 238,6 miliar lalu anggaran A4/F4 Rp 212,9 miliar.
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan menemukan anggaran janggal lain, mulai dari pembelian gunting rumput, buku folio dan tenis meja.
Anggaran pembelian gunting rumput di Dinas Kehutanan sebesar Rp 491 juta, di mana Rp 223 juta di antaranya digunakan untuk pembelian gunting rumput sebanyak 1.324 unit di Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara.
Peneliti ICW Almas Sjafrina saat menggelar konferensi pers di kantornya mengenai rancangan APBD DKI 2020, Senin, 4 November 2020. TEMPO/Yusuf Manurung
Anggaran yang patut dipertanyakan lainnya adalah pembelian buku folio di Dinas Pendidikan senilai Rp 78,8 miliar dan anggaran pembelian tenis meja Rp 8,9 miliar. Anggaran janggal lainnya yang tersisir FITRA adalah pembelian pulpen Rp 579,9 miliar dan penghapus cair Rp 24,1 miliar.
Bahkan, FITRA menemukan anggaran janggal pembelian lem aibon lebih tinggi ketimbang temuan anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana. William menemukan pembelian lem aibon Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Sedangkan FITRA menemukan anggaran lem aibon hingga Rp 126,2 miliar di seluruh SKPD. "Ada beberapa prinsip yang dilanggar oleh Pemprov. DKI dalam penyusunan APBD DKI 2020 saat ini," ujarnya.
Indonesia Budget Center
IBC menemukan usulan anggaran untuk penyusun naskah pidato gubernur senilai Rp 390 juta. Biaya ini untuk membayar 6,5 orang selama 12 bulan. Anggaran tersebut diusulkan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI.
Selain itu, ditemukan pada Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kepulauan Seribu Rp 240 juta untuk mendanai empat orang selama 12 bulan.
Kejanggalan lain yang juga diungkap anggaran janggal konsultan penataan kampung kumuh sebesar Rp 556 juta per RW yang diajukan Dinas Perumahan DKI.
