Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD DKI Pangkas Anggaran Penyertaan Modal untuk PAM Jaya

image-gnews
Terdapat beberapa terpal dan lembaran papan kayu di saluran pipa di atas kali di kawasan Tanah Abang, Jakarta, 11 Desember 2015. Beberapa warga menjadikan saluran pipa air ini sebagai tempat tinggalnya. TEMPO/Iqbal Ichsan
Terdapat beberapa terpal dan lembaran papan kayu di saluran pipa di atas kali di kawasan Tanah Abang, Jakarta, 11 Desember 2015. Beberapa warga menjadikan saluran pipa air ini sebagai tempat tinggalnya. TEMPO/Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memangkas penyertaan modal daerah atau PMD untuk PD PAM Jaya tahun depan menjadi Rp 1,07 triliun. Alokasi itu berkurang dari yang diusulkan oleh perusahaan daerah itu sebesar Rp 1,77 triliun.

Anggota Komisi Bidang Perekonomian Manuara Siahaan mengatakan pihaknya sepakat untuk memangkas penyertaan modal untuk program pembangunan pipa distribusi sistem penyediaan air minum (SPAM) Jatiluhur Tahap 1. “Pembangunan pipa distribusi SPAM Jatiluhur itu belum mendesak,” ujarnya kepada Tempo, Kamis 7 November 2019.

PAM Jaya mengusulkan alokasi penyertaan modal daerah untuk tahun depan sebesar Rp 1,77 triliun. Nilai itu jauh berkurang dari pengajuan yang tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diserahkan oleh pemerintah DKI pada 5 Juli 2019. Rancangan KUA-PPAS menyebutkan permohonan penyertaan modal untuk PAM Jaya senilai Rp 3,39 triliun.

Manuara menjelaskan SPAM Jatiluhur juga belum rampung dalam waktu dekat ini. Menurut dia, PAM Jaya bisa menyusulkan anggaran program tersebut pada tahun berikutnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembangunan SPAM Jatiluhur merupakan proyek pemerintah pusat yang ditargetkan rampung pada 2021. Melalui SPAM itu, air dari Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, akan dialirkan ke Karawang sebesar 300 liter per detik (lpd), Bekasi (350 lpd) dan Jakarta (4.000 lpd).

Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo mengatakan anggaran pembangunan pipa distribusi SPAM Jatiluhur bisa diusulkan pada tahun depan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020. “Jadi jangan sampai terlambat juga,” kata dia.

Bambang mengatakan SPAM Jatiluhur akan memberikan tambahan suplai air pada Jakarta sebesar 4 ribu liter per detik. Dengan tambahan sumber air itu, jumlah cakupan layanan air PAM Jaya akan bertambah sebesar 14 persen. “Kalau kami menerima itu (tambahan air) dan didistribusikan, jumlah pelanggan yang bertambah sekitar 200 ribu,” ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

1 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

11 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.


PBB: Israel Setujui Pembukaan Kembali 20 Toko Roti dan Pipa Air di Gaza Utara

12 hari lalu

Anak-anak Palestina menunggu roti dipanggang di atas kayu bakar, di tengah kekurangan bahan bakar dan listrik, saat konflik antara Hamas dan Israel berlanjut, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 16 Oktober 2023. REUTERS/Mohammed Salem
PBB: Israel Setujui Pembukaan Kembali 20 Toko Roti dan Pipa Air di Gaza Utara

PBB pada Sabtu mengatakan Israel telah mengizinkan pembukaan 20 toko roti di Jalur Gaza utara dan saluran air untuk memasok daerah tersebut.


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

22 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

29 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di kawasan Hutan Kota Plataran, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

31 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

33 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

34 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.


DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

34 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.


Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

34 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.