Kisruh Anggaran Anies vs PSI, Sandiaga Uno: Jangan Personal

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saling melemparkan senyum saat menghadiri kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Utama GBK, Jakarta, Ahad, 7 April 2019. Anies sebelumnya juga ikut salat Subuh bersama Prabowo dan Sandi serta para pendukungnya. instagram.com/sandiuno

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saling melemparkan senyum saat menghadiri kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Utama GBK, Jakarta, Ahad, 7 April 2019. Anies sebelumnya juga ikut salat Subuh bersama Prabowo dan Sandi serta para pendukungnya. instagram.com/sandiuno

    TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendukung adanya diskursus publik mengenai anggaran APBD DKI Jakarta karena menganggapnya sebagai hal yang sangat penting. Namun, Sandiaga mengingatkan rambu-rambu yang hendaknya diperhatikan berbagai pihak.

    “Jangan personal, jangan menyerang ke Pak Anies, pribadinya, tapi ke perbaikan sistemnya,” kata Sandiaga saat ditemui di acara EBTKE Conex di Jiexpo Kemayoran, Jumat, 8 November 2019.

    Sebelumnya polemik terjadi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, soal temuan anggaran lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar di usulan APBD DKI 2020. Anies menuding William mencari panggung saja. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui kejanggalan tersebut dan sudah meminta anak buahnya untuk memperbaiki.

    William adalah politikus yang pertama kali menanggapi isu anggaran lem Aibon ini dengan mengunggahnya ke media social. Tapi menurut William, dirinya dan seluruh anggota DPRD saat ini sedang menjalankan tugas konstitusional mengawasi anggaran. "Tidak ada urusan dengan cari panggung,” ujarnya.

    Sandiaga menambahkan, sebagai wakil gubernur, ia mengakui ada puluhan ribu kegiatan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Puluhan ribu kegiatan ini, kata dia, tidak mungkin semuanya bisa disisir hanya dengan menugaskan ke beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). “Tapi kalau kita kolaborasi, partisipasi masyarakat, itu kan positif menurut saya,” kata dia.

    Sandiaga juga meminta semua pihak juga tidak mudah baperan alias membawa perasaan terlalu dalam dalam masalah ini. Sebab, kata Sandiaga, item-item yang diangkat merupakan bagian dari partisipasi publik, baik melalui media sosial, maupun lewat partai di DPRD seperti PSI. “Saya menyikapinya positif,” kata dia.

    Tapi saat ditanya, apakah diskursus yang diangkat PSI masih positif atau sudah cenderung menyerang personal, Sandi tidak bersedia menjawab langsung. “Saya gak memiliki mesin seperti dulu, dulu ada Jakarta Smart City, saya bisa mantau,” ujarnya.

    Menurut Sandiaga, selama yang diicarakan hal-hal yang konstruktif, maka diskursus tersebut masih positif. Akan tetapi, kata dia, kalau hanya membahas hal yang personal, negatif, dan cenderung memecah-belah, maka diskursus ini harus dihindari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.