TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencoret anggaran janggal soal jasa konsultan penataan kampung kumuh senilai Rp 556 juta per satu Rukun Keluarga (RW). Kepala Bidang Perencanaan Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Rommel Pasaribu, mengatakan besaran anggaran tersebut sebenarnya untuk satu kelurahan.
Rommel berujar landasan berpikir dinas, yakni satu kelurahan terdiri dari satu rukun warga (RW). Apabila di satu kelurahan terdapat 2-3 RW, maka pemerintah DKI hanya perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk tenaga lapangan. Artinya, menurut dia, satu konsultan bekerja untuk membahas satu kelurahan meski dalam satu kelurahan terdapat banyak RW.
"Jadi 1 kelurahan kebutuhannya kami buat 1 RW dulu. Misalnya 1 kelurahan ada 3 RW, kami buat modulnya dulu 1 RW-nya berapa. Lalu nanti RW kedua kami tambah fasilitatornya dan surveyor berapa," kata Rommel saat dihubungi, Jumat, 8 November 2019.
Tenaga lapangan itu terdiri dari fasilitator dan surveyor. Ada juga biaya tambahan untuk sosialisasi ke warga apabila dalam satu kelurahan memiliki lebih dari satu RW.
Rommel menyatakan, besaran anggaran konsultan dihitung berdasarkan kebutuhan dan waktu kerja. Masing-masing Suku Dinas Perumahan bakal memasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) jumlah tenaga ahli yang diperlukan dan berapa bulan waktu kerjanya.
Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Selatan Herry Purnama memaparkan satu konsultan bakal bekerja di satu kelurahan. Sudin terlebih dulu membahas tenaga ahli apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi konsultan penataan kampung kumuh.
Konsultan terdiri dari beberapa tenaga ahli di pelbagai bidang, seperti lingkungan, sosial, ekonomi, teknik arsitektur, dan teknik sipil. Selanjutnya, Sudin merumuskan kriteria kebutuhan tenaga ahli mulai dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.
"Misalnya pengalaman 2-4 tahun, itu sudah ada ketentuan biayanya. Standar yang pembayarannya itu ada diatur di PP (peraturan pemerintah)," ucap dia. "Kami tidak sembarangan ambil angka itu."
Sebelumnya, beberapa anggaran janggal diungkap oleh DPRD DKI. Salah satu anggaran bernilai fantastis untuk membayar jasa konsultan dalam penataan kampung kumuh. Besarannya, yakni Rp 556 juta per RW.
Anggaran dengan nama kegiatan Community Action Plan (CAP) itu diajukan oleh Dinas Perumahan DKI dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020. Pemerintah DKI Jakarta memiliki rencana untuk menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022 dengan konsep CAP.
