TEMPO.CO, Jakarta - Belasan orang yang tergabung dalam Presidium Rakyat Nusantara berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Jumat sore 8 November 2019. Mengecam tak adanya transparansi dalam perencanaan anggaran, massa kelompok itu menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur dari jabatannya.
Djoko menilai Anies sengaja menutup-nutupi dokumen KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2020. Terlebih setelah serangkaian temuan rencana anggaran yang janggal. Anggaran janggal ramai ditemukan anggota Dewan dari PSI dan PDIP, serta sejumlah lembaga seperti ICW dan FITRA.
Djoko memisalkan rencana pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar, pengadaan komputer Rp127 miliar, dan pulpen lebih dari seratus miliar rupiah. Menurut dia seluruh perencanaan tersebut sangat tidak rasional.
Tak digubrisnya desakan membuka perencanaan plafon anggaran yang sudah dibuat membuat Djoko curiga ada kongkalikong. "Kami menduga pemerintah DKI secara sengaja menutupi infromasi hingga muncul potensi manipulasi anggaran berujung korupsi," ujarnya yang memimpin kelompok yang didominasi laki dan perempuan paruh baya tersebut.
Dalam pernyataan sebelumnya, Anies Baswedan di antaranya menyatakan kalau anggaran menjadi janggal karena sistem e-budgeting yang saat ini masih memiliki kelemahan. Sedang sejumlah anak buahnya berulang kali menyatakan anggaran baru akan dibuka kepada publik setelah selesai dibahas dan disepakati di DPRD DKI.
